Ketimbang Tes Corona, DPR Diminta Siapkan Skema Pembiayaan Pasien Covid-19

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid (dok: net)

MONITOR, Jakarta – Wacana pelaksanaan tes cepat Covid-19 atau Rapid Test bagi anggota DPR beserta keluarganya tengah menjadi polemik. Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan, pemerintah bersama DPR justru harus segera menyiapkan peraturan terkait pembiayaan pasien virus Corona oleh BPJS.

Menurutnya, hal tersebut lebih penting ketimbang wacana rapid test Covid-19 bagi anggota dewan. Hidayat menilai peraturan tersebut harus segera dibuat agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari, sehingga memberikan kepastian untuk pelaksanaannya di lapangan.

“Salah satu yang krusial untuk dibahas adalah seputar peran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban yang terdampak COVID-19,” ujar Hidayat Nur Wahid dalam keterangannya, Selasa (24/3).

Widget Situasi Terkini COVID-19



Dalam Peraturan Presiden Nomor 82 pasal 52 ayat (1) huruf O Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dalam pasal tersebut mengecualikan kejadian luar biasa atau wabah sebagai suatu kondisi yang dijamin dalam pelayanan kesehatan BPJS.

“Itu perlu dilakukan agar tidak menimbulkan masalah & keraguan di lapangan,” ujarnya.

Wakil Majelis Syura PKS ini pun berharap, rapat dengan pemerintah bisa segera dilakukan, meskipun saat ini DPR sedang dalam perpanjangan masa reses, yang diakibatkan pandemi covid-19.

“Di saat genting saat ini, mekanisme pengawasan oleh DPR harus juga tetap berjalan agar langkah yang diambil pemerintah benar-benar sesuai aturan hukum sehingga efektif dalam menangani wabah ini dengan baik,” jelas HNW.

Lebih lanjut, Ia mengatakan saat ini pemerintah masih menghinbau agar social distancing atau working from home (WFH), sehingga metode rapat bisa dilakukan secara jarak jauh. Dirinya pun menyarankan agar rapat bisa dilakukan dengan teleconference.

“Itu lebih baik daripada wacana Rapid Test Covid 19 untuk seluruh Anggota DPR RI dan keluarganya yang membuat gaduh di masyarakat, dan juga sudah ditolak oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI,” tuturnya.