PARLEMEN

Selama WFH, Politikus Gerindra: Pemerintah Harus Juga Pikirkan ‘Dapur’ Masyarakat Miskin

MONITOR, Jakarta – Pemerintah diminta untuk tidak egois dalam menjalankan kebijakan work from home (WFH) dalam penanganan penyebaran virus Corona, terutama kepada masyarakat dengan penghasilan rendah atau kurang mampu.

Hal itu disampaikan Politikus Gerindra Novita Wijaya saat dihubungi, di Jakarta, Minggu (22/3).

Pemerintah, kata dia, baik pusat maupun daerah perlu memberikan solusi bagi para kelompok dengan penghasilan per hari atau para pekerja lepas.

“Pemerintah juga harus memperhatikan dan memberikan formulasi untuk masyarakat dengan ekonomi kurang mampu atau yang pendapatannya harian,” kata Novita.

Ia meyakini, masih adanya aktivitas yang dilakukan sejumlah orang, lantaran adanya kekhawatiran keberlangsungan individu atau pun keluarga.

Sehingga, usul anggota Komisi V DPR RI ini, harus ada perhatian pemerintah secara serius di tengah kebijakan WFH yang berlangsung selama dua pekan tersebut. 

Sementara terkait dengan teknis kordinasi bantuan, Novita menyarankan agar disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing agar tepat sasaran.

“Kalau mau rakyat bawah tertib tidak keluar rumah selama 14 hari. Mungkin bisa dipikirkan caranya antara lain. Pemerintah Pusat /Pemprov/Pemda berkoordinasi membagikan setiap rumah atau kartu keluarga (KK) bantuan sembako untuk mencukupi kebutuhan makanan minimal stock 2 minggu /14 hari ini,” ujar dia.

“Jadi mereka tidak akan nekad tetap keluar rumah. Mereka nekad karena takut anak istri ga makan. Ini diperuntukan untuk mereka yang miskin dan penghasilannya ga jelas hariannya,” pungkas Novita.

Recent Posts

Kemenag Seleksi Calon Anggota Majelis Masyayikh 2026–2031, Perkuat Mutu Pendidikan Pesantren

MONITOR, Jakarta – Kementerian Agama (Kemenag) melalui Direktorat Pesantren melanjutkan proses seleksi Bakal Calon Anggota…

53 menit yang lalu

Kementan Tegaskan Pelaku Perunggasan Komitmen Lakukan Perbaikan Harga Ayam Broiler

MONITOR, Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat upaya menjaga keseimbangan sektor perunggasan nasional di…

9 jam yang lalu

HKTI Lumajang Kawal Ketat LP2B, Tegaskan Tak Boleh Ada Alih Fungsi Lahan Produktif

MONITOR, Lumajang – Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Lumajang menegaskan komitmennya mengawal implementasi kebijakan…

10 jam yang lalu

3 Negara Diguncang Gempa Hebat, Puan Sampaikan Simpati dan Tekankan Perlindungan WNI

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan rasa simpati atas musibah bencana gempa…

18 jam yang lalu

Menhaj Buka IEE 2026, Tegaskan Transformasi Haji dan Umrah Harus Berpihak kepada Jemaah

MONITOR, Jakarta - Menteri Haji dan Umrah Moch. Irfan Yusuf menegaskan transformasi penyelenggaraan haji dan umrah…

1 hari yang lalu

Waka Komisi VII DPR: Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Dapat Buka Lapangan Kerja

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyoroti polemik antara Kementerian…

1 hari yang lalu