Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, M. Taufik (dok: Asep Saefuddin/ Monitor)
MONITOR, Jakarta – Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, M Taufik tak terima Pemilihan Wakil Gubernur (Pilwagub) ditunda. Alasannya, dirinya tidak menerima pemberitahuan penundaan tersebut.
“Saya belum tahu kalau ada penundaan pemilihan Wagub DKI, karena saya tidak paraf surat itu,”ungkap Taufik kepada MONITOR melalui pesan singkatnya.
Menurut Taufik dengan tak menandatangani surat penundaan pemilihan Wagub tersebut, dirinya tak mengetahui kalau pemilihan Wagub ditunda.
“Mekanismenya kalau ada surat ke luar seperti ini harusnya semua pimpinan dewan paraf, Nah ini saya belum paraf tuh,”tegasnya.
Dengan demikian, kata Taufik dirinya tidak mengakui kalau ada surat penundaan pemilihan wagub.
“Suratnya mana, Gak ada surat itu dan enggak pernah sampai ke para pimpinan,”pungkasnya.
Seperti diketahui, usulan Fraksi Nasdem DPRD DKI yang meminta Pemilihan Wakil Gubernur (Pilwagub) DKI ditunda karena wabah COVID 19, akhirnya diamini Ketua DPPD DKI Prasetio Edi Marsudi.
Ya, dalam rapat Badan Musyawarah DPRD DKI hari ini, Jumat (17/), para wakil rakyat Jakarta ini sepakat Pilwagub DKI yang seharusnya digelar 23 Maret ditunda.
“Seharusnya rapat paripurna pemilihan Wagub digelar Senin, 23 Maret, namun melihat kondisi yang kurang kondusif dan pencegahan penyebaran COVID 19 maka paripurna pemilihan Wagub DKI kita tunda dulu,”ujar Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi.
MONITOR, Konawe - Digitalisasi pemilu tidak otomatis menjamin integritas suara. Tanpa transparansi data, verifikasi berjenjang,…
MONITOR, Jakarta – Indonesia Police Watch (IPW) mendukung langkah Kapolri Jenderal Suyudi dalam memperkuat pelayanan…
MONITOR, Surabaya — Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menekankan pentingnya pelatihan kerja yang sesuai dengan…
MONITOR, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk memaknai peringatan Hari Sumpah Pemuda sebagai momentum…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyiapkan penyaluran Bantuan Presiden (Banpres)…
MONITOR, Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memverifikasi perusahaan dan instansi pemerintah yang mendaftar sebagai mitra…