Kementerian UMKM Segera Salurkan Banpres Rehabilitasi Usaha Mikro Terdampak Bencana Sumatera

MONITOR, Jakarta – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyiapkan penyaluran Bantuan Presiden (Banpres) Rehabilitasi Usaha Mikro untuk mempercepat pemulihan usaha masyarakat terdampak bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan para pengusaha UMKM terdampak bencana dapat kembali menjalankan usahanya melalui Banpres Rehabilitasi Usaha Mikro sebagai salah satu instrumen utama pemulihan ekonomi.

“Targetnya adalah menyelesaikan distribusi Banpres sebelum Desember, sesuai arahan Presiden melalui Ketua Satgas. Bantuan ini bertujuan meringankan beban pengusaha mikro agar dapat melanjutkan aktivitas ekonomi. Koordinasi dengan OJK dan pihak terkait terus dilakukan untuk memastikan distribusi tepat sasaran,” ujar Menteri Maman dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam Sumatera di Jakarta, Rabu (28/10).

Menteri Maman mengatakan hingga 28 Oktober 2026, sebanyak 48 dari 50 kabupaten/kota terdampak telah mengusulkan 206.466 calon penerima bantuan. Setelah melalui verifikasi internal dan pemadanan data berlapis bersama Dukcapil, BKN, OJK, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Investasi/BKPM, sebanyak 112.849 penerima Tahap I telah ditetapkan.

Penerima Tahap I terdiri atas 70.296 usaha mikro di Aceh, 25.491 di Sumatera Utara, dan 17.062 di Sumatera Barat.

“Kami berkomitmen menyalurkan setiap rupiah bantuan secara tepat sasaran. Proses verifikasi dilakukan secara ketat untuk mengidentifikasi NIK tidak valid, status ASN/TNI/Polri, serta penerima KUR atau kredit perbankan aktif. Masih terbuka kesempatan bagi 87.151 usaha mikro lainnya untuk memenuhi kuota penerima. Kami mengajak pemerintah daerah segera melengkapi dan memperbaiki usulan Tahap II paling lambat 2 November 2026,” ujar Maman.

Banpres Rehabilitasi Usaha Mikro diperuntukkan bagi usaha mikro terdampak bencana yang tidak sedang menerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun kredit perbankan lainnya guna memastikan bantuan menjangkau kelompok yang membutuhkan.

Selain Banpres Rehabilitasi Usaha Mikro, Kementerian UMKM menjalankan tiga klaster pemulihan lainnya, yakni Bantuan Alat Produksi, Pemberdayaan UMKM dan Wirausaha, serta Pendampingan melalui Klinik UMKM Bangkit.

Pada klaster Bantuan Alat Produksi, dialokasikan Rp2,6 miliar untuk merevitalisasi satu Rumah Produksi Bersama (RPB) komoditas nilam di Kabupaten Aceh Tamiang serta menyediakan 11 unit alat dan mesin produksi, meliputi mesin distilasi nilam dan mesin pembuat bata ringan.

Sementara itu, klaster Pemberdayaan UMKM dan Wirausaha memperoleh alokasi Rp11,2 miliar untuk menjangkau 12.386 pengusaha melalui peningkatan kapasitas produksi, pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), fasilitasi kemitraan, serta perluasan akses pasar dan pembiayaan KUR.

Adapun klaster Pendampingan melalui Klinik UMKM Bangkit mendapat alokasi Rp3,6 miliar untuk menghadirkan delapan unit Klinik UMKM Bangkit dengan dukungan 32 tenaga pendamping di wilayah terdampak.

Menteri Maman menjelaskan, berdasarkan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam Sumatera periode 2026–2028, total kebutuhan anggaran pemulihan diproyeksikan mencapai Rp1,26 triliun.

Untuk 2026, Kementerian UMKM mengalokasikan Rp618,88 miliar dengan target pemulihan 212.386 UMKM dan wirausaha, terdiri atas 118.630 UMKM di Aceh, 51.883 di Sumatera Utara, dan 41.873 di Sumatera Barat.

“Pemerintah hadir untuk memastikan setiap pengusaha UMKM terdampak dapat kembali membuka usaha, berproduksi, dan memperoleh penghasilan. Pemulihan UMKM dan wirausaha di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus berjalan, seiring meningkatnya semangat para pengusaha untuk bangkit,” ujar Menteri Maman.