MEGAPOLITAN

Soal Konflik Apartemen Mediterania, Ketua P3SRS: Kami Pengurus yang Sah!

MONITOR, Jakarta – Konflik kepengurusan Apartemen Mediterania Palace, Kemayoran Jakarta Pusat masih berlanjut. Itu tak lain lantaran kepengurusan lama yang digawangi oleh Ikhsan Cs masih bercokol. Padahal sejak keluarnya Surat Keputusan (SK) Dinas Perumahan (Disperum) DKI Nomor 272 tahun 2019 kepengurusan sah adalah Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) dibawah komando Khairil Poloan.

SK Disperum nomor 272 itu sendiri isinya tentang Pencatatan dan Pengesahan Susunan Pengurus dan Pengawas Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Mediterania Palace Residences.

“Saya sendiri tidak ngerti kenapa mereka yang menjadi oknum ini masih bercokol. Padahal sudah jelas kami ini pengurus yang sah berdasarkan SK Disperum no 272 tahun 2019,”tegas Ketua P3SRS Khairil Poloan.

Dikatakan Khairil, keabsahan P3SRS yang dikordinirnya sudah mendapat legalitas. Saat melakukan banding, berdasarkan putusan tata usaha negara (PTUN) pertama terbit 23 April 2019.

“Setelah adanya keputusan PTUN itu, P3SRS telah dapat melakukan tugas dan kewajibannya dalam pengelolaan Apartemen, tetapi pihak kepengurusan lama dibawah saudara Ikhsan (Wakil Pengembang), tidak mau melakukan serah terima kepengurusan lama yang telah demisioner sejak tanggal 5 Januari 2019 kepada kepengurusan baru (P3SRS) yang 100% adalah warga pemilik Apartemen Mediterania Kemayoran,” terangnya.

Menurut Khairil, akibat kepengurusan lama tak mau hengkang, kerja pengurus baru jadi terhambat.

“Sebagai pengurus yang sah kami ingin
menjalankan kewajiban sebagai pengurus, karena banyak juga yang harus dibenahi di apartemen diantaranya terkait kenyamanan warga,”imbuhnya.

Tak hanya itu disebutkan Khairil, pengurus lama pun masih kerap melakukan intimidasi kepada penghuni dengan mematikan lampu dan lift.

“Atas kejadian seperti ini kami penghuni apartemen berharap hukum bisa ditegakkan di apartemen ini dengan langkah-langkah yang implementatif,” harapnya.

Recent Posts

BBM Nelayan Rp15.000, GNTI: Benahi Akses dan Tata Kelola agar Kebijakan Tepat Sasaran

MONITOR, Jakarta – Ketua PP Gerakan Nelayan Tani Indonesia (GNTI) Bidang Nelayan, Sarana dan Prasarana,…

3 jam yang lalu

LSAK Desak Presiden Copot Jaksa Agung, Sebut Jadi Tolok Ukur Independensi Pengusutan Dugaan Korupsi Eks Jampidsus

MONITOR, Jakarta – Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK) mendesak Presiden segera mencopot Jaksa Agung ST.…

3 jam yang lalu

Kemnaker Petakan Kebutuhan Industri Jepang untuk Perluas Peluang Kerja bagi Tenaga Kerja Indonesia

MONITOR, Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memetakan kebutuhan industri Jepang dalam upaya menyelaraskan penyiapan tenaga…

7 jam yang lalu

Komnas Haji: Skema Biaya Haji 2027 Populis tapi Berpotensi Mengganggu Keberlanjutan

MONITOR, Tangerang Selatan - Ketua Komnas Haji, Dr. H. Mustolih Siradj, S.H.I., M.H., menilai rancangan…

8 jam yang lalu

Legislator Soal Remaja Diperkosa 27 Orang: Ini Extraordinary Crime yang Perlu Penanganan Luar Biasa

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah menyatakan keprihatinannya atas kasus dugaan pemerkosaan…

13 jam yang lalu

Legislator Usul DPR Gunakan Hak Angket Atasi Ketegangan Polri Vs Kejaksaan Buntut Kasus Hukum Eks Jampidsus

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Benny K Harman meminta DPR menggunakan hak…

13 jam yang lalu