Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin (dok: Twitter)
MONITOR, Jakarta – Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengungkapkan pemerintah saat ini tengah mengupayakan percepatan penyederhanaan regulasi melalui Omnibus Law. Pasalnya, Ma’ruf mengatakan, sejauh ini terdapat 8.451 peraturan pusat dan 15.965 peraturan daerah.
Hal itu dia sampaikan saat memenuhi acara Munas V Asosiasi DPRD Kota seluruh Indonesia (ADEKSI) di Lombok, Rabu (11/3).
“Pemerintah sedang mengupayakan penyelesaian hambatan regulasi tersebut melalui Omnibus Law,” terang Ma’ruf Amin dalam keterangannya.
Ma’ruf berharap, segala hal yang menghambat pertumbuhan ekonomi dan investasi di Tanah Air bisa dikejar melalui rancangan Omnibus Law.
“Saya harapkan melalui Omnibus Law, cita-cita dan harapannya bisa lebih mempercepat pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia maju,” pungkasnya.
Ia juga berharap, Munas menjadi sarana diseminasi dan diskusi Ilmiah membahas isu-isu strategis yg berkaitan dengan Omnibus Law, seperti strategi percepatan penataan hukum dan pemerintahan di Indonesia dan strategi percepatan pertumbuhan ekonomi UMKM, cipta kerja, mendorong Investasi.
MONITOR, Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus memperkuat kompetensi dan pelindungan pekerja sebagai respons terhadap…
MONITOR, NTT - Kementerian Agama menyalurkan bantuan berupa 1.000 school kit dan 16 Temporary Learning Space…
MONITOR, Jakarta - Dalam upaya memperkuat kerja sama akademik internasional dan pemahaman lintas budaya, Universitas…
MONITOR, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk menyalurkan bantuan bagi masyarakat terdampak gempa bumi…
MONITOR, Jakarta — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI memfasilitasi mediasi antara mitra pemasaran selaku…
MONITOR, Medan — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Kementerian UMKM) memperkuat ekosistem kewirausahaan melalui…