BERITA

Lewat Omnibus Law, Ma’ruf Amin Berharap Ekonomi Indonesia Makin Maju

MONITOR, Jakarta – Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengungkapkan pemerintah saat ini tengah mengupayakan percepatan penyederhanaan regulasi melalui Omnibus Law. Pasalnya, Ma’ruf mengatakan, sejauh ini terdapat 8.451 peraturan pusat dan 15.965 peraturan daerah.

Hal itu dia sampaikan saat memenuhi acara Munas V Asosiasi DPRD Kota seluruh Indonesia (ADEKSI) di Lombok, Rabu (11/3).

“Pemerintah sedang mengupayakan penyelesaian hambatan regulasi tersebut melalui Omnibus Law,” terang Ma’ruf Amin dalam keterangannya.

Ma’ruf berharap, segala hal yang menghambat pertumbuhan ekonomi dan investasi di Tanah Air bisa dikejar melalui rancangan Omnibus Law.

“Saya harapkan melalui Omnibus Law, cita-cita dan harapannya bisa lebih mempercepat pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia maju,” pungkasnya.

Ia juga berharap, Munas menjadi sarana diseminasi dan diskusi Ilmiah membahas isu-isu strategis yg berkaitan dengan Omnibus Law, seperti strategi percepatan penataan hukum dan pemerintahan di Indonesia dan strategi percepatan pertumbuhan ekonomi UMKM, cipta kerja, mendorong Investasi.

Recent Posts

IPW Apresiasi Kepemimpinan Irjen Agus Suryonugroho di Korlantas: Humanis, Profesional dan Berbasis Teknologi

MONITOR, Jakarta – Indonesia Police Watch (IPW) memberikan apresiasi atas kepemimpinan Irjen Pol. Agus Suryonugroho…

3 jam yang lalu

Lolos Karantina, 10.362 Ekor Ikan Hidup Asal Natuna Kembali Diekspor ke Hong Kong

MONITOR, Batam – Sebanyak 10.362 ekor ikan hidup asal Kabupaten Natuna kembali berhasil menembus pasar…

15 jam yang lalu

Rukun, Kompak dan Bahagia, Warga RT 03 Perumahan Muslim Alfalaah 3 Gelar Family Gathering

MONITOR, Cisarua - Dalam rangka mempererat hubungan silaturahmi sekaligus memperkuat rasa kebersamaan, warga Perumahan Muslim Alfalaah…

1 hari yang lalu

Pajak JHT Jadi Polemik, Legislator: Negara Harusnya Beri Rasa Aman ke Pekerja di Tengah Ancaman PHK

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi menyoroti soal polemik pengenaan tarif pajak…

1 hari yang lalu

Komisi XIII DPR Soroti Pengadaan Gembok Ditjenpas yang Dalam 2 Tahun Capai Hingga Rp 92 M, Minta Ada Audit

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI, Pangeran Khairul Saleh menyoroti program pengadaann gembok…

1 hari yang lalu

Dorong Penanganan Karhutla, Prof Rokhmin: Edukasi Rakyat, Hukum Tegas Korporasi Pembakar Hutan

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kelautan…

2 hari yang lalu