MONITOR, Jakarta – Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengungkapkan pemerintah saat ini tengah mengupayakan percepatan penyederhanaan regulasi melalui Omnibus Law. Pasalnya, Ma’ruf mengatakan, sejauh ini terdapat 8.451 peraturan pusat dan 15.965 peraturan daerah.
Hal itu dia sampaikan saat memenuhi acara Munas V Asosiasi DPRD Kota seluruh Indonesia (ADEKSI) di Lombok, Rabu (11/3).
“Pemerintah sedang mengupayakan penyelesaian hambatan regulasi tersebut melalui Omnibus Law,” terang Ma’ruf Amin dalam keterangannya.
Ma’ruf berharap, segala hal yang menghambat pertumbuhan ekonomi dan investasi di Tanah Air bisa dikejar melalui rancangan Omnibus Law.
“Saya harapkan melalui Omnibus Law, cita-cita dan harapannya bisa lebih mempercepat pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia maju,” pungkasnya.
Ia juga berharap, Munas menjadi sarana diseminasi dan diskusi Ilmiah membahas isu-isu strategis yg berkaitan dengan Omnibus Law, seperti strategi percepatan penataan hukum dan pemerintahan di Indonesia dan strategi percepatan pertumbuhan ekonomi UMKM, cipta kerja, mendorong Investasi.
