Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin (dok: Twitter)
MONITOR, Jakarta – Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengungkapkan pemerintah saat ini tengah mengupayakan percepatan penyederhanaan regulasi melalui Omnibus Law. Pasalnya, Ma’ruf mengatakan, sejauh ini terdapat 8.451 peraturan pusat dan 15.965 peraturan daerah.
Hal itu dia sampaikan saat memenuhi acara Munas V Asosiasi DPRD Kota seluruh Indonesia (ADEKSI) di Lombok, Rabu (11/3).
“Pemerintah sedang mengupayakan penyelesaian hambatan regulasi tersebut melalui Omnibus Law,” terang Ma’ruf Amin dalam keterangannya.
Ma’ruf berharap, segala hal yang menghambat pertumbuhan ekonomi dan investasi di Tanah Air bisa dikejar melalui rancangan Omnibus Law.
“Saya harapkan melalui Omnibus Law, cita-cita dan harapannya bisa lebih mempercepat pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia maju,” pungkasnya.
Ia juga berharap, Munas menjadi sarana diseminasi dan diskusi Ilmiah membahas isu-isu strategis yg berkaitan dengan Omnibus Law, seperti strategi percepatan penataan hukum dan pemerintahan di Indonesia dan strategi percepatan pertumbuhan ekonomi UMKM, cipta kerja, mendorong Investasi.
MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa aparatur sipil negara (ASN) yang berintegritas…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) mendukung implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025…
MONITOR, Jakarta - Menteri Perdagangan Budi Santoso bersama Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq…
MONITOR, Jakarta - Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammad Syafii menegaskan bahwa pesantren memiliki peran…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina menyoroti pentingnya kesiapan pemerintah…
MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar menyerahkan Surat Keputusan (SK) Presiden Prabowo Subianto kepada…