BERITA

Dema FITK UIN Jakarta Gelar Diskusi Publik; Polemik Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

MONITOR, Jakarta – Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menggelar diskusi publik dengan tema “Polemik Omnibus Law: RUU Cipta Lapangan Kerja, Untuk Apa dan Siapa” di Aula Student Center, Rabu, (11/3).

Diskusi tersebut digelar guna membedah berbagai materi dalam Rancangan Undang-undang yang biasa disebut “RUU Sapu Jagat” tersebut, salah satu yang termasuk didalamnya RUU Cipta Kerja.

“Kami hadirkan narasumber dari berbagai kalangan, agar kita tidak melihat RUU ini dari satu sudut pandang, jadi mahasiswa maupun masyarakat umum yang hadir dapat membedah RUU Omnibus Law secara jernih, tidak seperti kabar yang simpang siur di luar sana,” ujar Ketua Dema FITK, Thoriq Majid, saat memberikan sambutannya.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Staf Ahli Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Elen Setiadi menuturkan, Omnibus Law adalah sebuah metode yang digunakan berbagai negara guna memangkas berbagai peraturan yang menghambat investasi. Sementara bagi Indonesia, Omnibus Law Cipta Kerja digunakan untuk menjawab tantangan dinamika perekonomian global dengan transformasi ekonomi.

“Jadi tidak seperti yang tersebar di media sosial bahwa RUU Cipta Kerja adalah amandemen dari UU Tenaga Kerja, hanya sebagian kecil UU Tenaga Kerja yang masuk dalam RUU Cipta Kerja,” ujarnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, RUU Omnibus Law Cipta Kerja memuat 11 Klaster pembahasan, diantaranya penyederhanaan perizinan, ketenagakerjaan, perstaratan, investasi hingga pengadaan lahan dan kawasan ekonomi.

“Ketika berbicara tentang Omnibus Law, scope yang digunakan harus lebih luas, misalnya posisi Indonesia sebagai anggota G20,” tuturnya.

Narasumber dari pihak legislatif, Wakil Ketua Komisi XI DPR, Melki Laka Lena menuturkan, RUU ini begitu serius, pasalnya di dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja akan menyangkut teransformasi perkonomian Indonesia. Ia juga menapik anggapan bahwa RUU tersebut akan mereduksi kesejahteraan tenaga kerja.

Narasumber dari pihak legislatif, Wakil Ketua Komisi XI DPR, Melki Laka Lena menuturkan, RUU ini begitu serius, pasalnya di dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja akan menyangkut teransformasi perkonomian Indonesia. Ia juga menapik anggapan bahwa RUU tersebut akan mereduksi kesejahteraan tenaga kerja.

Padahal, kata dia, selain DPR akan memperjuangkan kesejahteraan buruh dalam RUU tersebut, didalam RUU tersebut hanya memuat sebagian kecil terkait tenaga kerja, sementara sisahnya membahas tentang apa yang disebut dengan cipta lapangan kerja.

“Undang-undang ini membahas tentang tenaga kerja cuma 3%, padahal itu yang paling ramai. Kami sendiri di komisi IX sudah banyak demonstrasi yang datang ke parlemen,” ujar Melki.

Sebagai informasi, nampak hadir sebagai pembicara dalam diskusi tersebut diantaranya Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono, Wakil Ketua Komisi IX, Melki Laka Lena, Ketua SINDIKASI, Elena Ekarahendy.

Recent Posts

KKP Musnahkan 23 Alat Tangkap Ikan Ilegal di Kalbar

MONITOR, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memusnahkan 23 alat tangkap ilegal di Kantor…

1 jam yang lalu

OCA Indonesia Sematkan AI untuk Perluas Layanan Chatbot

MONITOR, Jakarta - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaiknya tertuang…

7 jam yang lalu

DPR Apresiasi Kinerja Nadiem Makarim Selama Lima Tahun

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi X DPR RI Putra Nababan memberikan apresiasi atas kinerja Menteri Nadiem…

9 jam yang lalu

Jasa Marga Raih Penghargaan Indonesia’s Biggest Companies Kategori Infrastructures Dalam Ajang Fortune Indonesia 100 Gala 2024

MONITOR, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk meraih penghargaan bergengsi Indonesia's Biggest Companies untuk…

12 jam yang lalu

Jasa Marga Salurkan Paket Sembako untuk Warga di Sekitar Jalan Tol Ruas Dalam Kota Jakarta

MONITOR, Jakarta - Sebagai bentuk kepedulian serta wujud nyata program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan…

12 jam yang lalu

Amran Perintahkan Irjen Laporkan Calo Pengadaan Barang di Lingkup Kementan

MONITOR, Jakarta - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memerintahkan jajaran Inspektorat Jenderal (Itjen) untuk…

14 jam yang lalu