BERITA

Gaduh Omnibus Law hingga Corona, Komunikasi Pemerintahan Jokowi Dicap Buruk

MONITOR, Jakarta – Penolakan dari berbagai elemen terus mengalir terhadap Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law. RUU ini dinilai akan memberikan dampak buruk bagi serikat pekerja hingga lingkungan hidup.

Gaduhnya situasi ditengah maasyarakat ini pun menuai sorotan dari Pengurus Cabang Istimewa NU (PCINU) Amerika Serikat, Akhmad Sahal. Tak hanya soal Omnibus Law, ia juga menyoroti soal wabah virus Corona di Indonesia.

Menurut Akhmad Sahal, ramainya kedua masalah di Tanah Air itu menunjukkan bahwa komunikasi publik yang buruk dalam pemerintahan Jokowi di periode kedua ini.

“Kegaduhan soal Omnibus Law dan Corona menunjukkan buruknya komunikasi publik pemerintahan Jokowi periode kedua,” ucap Akhmad Sahal, dalam laman Twitternya, Selasa (10/3).

Mantan Direktur Freedom Institute ini mengatakan, imbas dari komunikasi yang buruk ini akan merugikan Jokowi kedepannya.

“Ini diperparah dengan inkompetensi sejumlah menteri dan pembantu Jokowi yang lain. Kombinasi antara kegagapan dan ketidakbecusan ini justru merugikan Jokowi,” tandasnya.

Recent Posts

Kemenag Seleksi Calon Anggota Majelis Masyayikh 2026–2031, Perkuat Mutu Pendidikan Pesantren

MONITOR, Jakarta – Kementerian Agama (Kemenag) melalui Direktorat Pesantren melanjutkan proses seleksi Bakal Calon Anggota…

8 jam yang lalu

Kementan Tegaskan Pelaku Perunggasan Komitmen Lakukan Perbaikan Harga Ayam Broiler

MONITOR, Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat upaya menjaga keseimbangan sektor perunggasan nasional di…

16 jam yang lalu

HKTI Lumajang Kawal Ketat LP2B, Tegaskan Tak Boleh Ada Alih Fungsi Lahan Produktif

MONITOR, Lumajang – Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Lumajang menegaskan komitmennya mengawal implementasi kebijakan…

17 jam yang lalu

3 Negara Diguncang Gempa Hebat, Puan Sampaikan Simpati dan Tekankan Perlindungan WNI

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan rasa simpati atas musibah bencana gempa…

1 hari yang lalu

Menhaj Buka IEE 2026, Tegaskan Transformasi Haji dan Umrah Harus Berpihak kepada Jemaah

MONITOR, Jakarta - Menteri Haji dan Umrah Moch. Irfan Yusuf menegaskan transformasi penyelenggaraan haji dan umrah…

1 hari yang lalu

Waka Komisi VII DPR: Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Dapat Buka Lapangan Kerja

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyoroti polemik antara Kementerian…

1 hari yang lalu