BERITA

Gaduh Omnibus Law hingga Corona, Komunikasi Pemerintahan Jokowi Dicap Buruk

MONITOR, Jakarta – Penolakan dari berbagai elemen terus mengalir terhadap Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law. RUU ini dinilai akan memberikan dampak buruk bagi serikat pekerja hingga lingkungan hidup.

Gaduhnya situasi ditengah maasyarakat ini pun menuai sorotan dari Pengurus Cabang Istimewa NU (PCINU) Amerika Serikat, Akhmad Sahal. Tak hanya soal Omnibus Law, ia juga menyoroti soal wabah virus Corona di Indonesia.

Menurut Akhmad Sahal, ramainya kedua masalah di Tanah Air itu menunjukkan bahwa komunikasi publik yang buruk dalam pemerintahan Jokowi di periode kedua ini.

“Kegaduhan soal Omnibus Law dan Corona menunjukkan buruknya komunikasi publik pemerintahan Jokowi periode kedua,” ucap Akhmad Sahal, dalam laman Twitternya, Selasa (10/3).

Mantan Direktur Freedom Institute ini mengatakan, imbas dari komunikasi yang buruk ini akan merugikan Jokowi kedepannya.

“Ini diperparah dengan inkompetensi sejumlah menteri dan pembantu Jokowi yang lain. Kombinasi antara kegagapan dan ketidakbecusan ini justru merugikan Jokowi,” tandasnya.

Recent Posts

Menteri UMKM: LAKSMI Tingkatkan Graduasi Ekonomi Pengusaha Mikro Inklusif

MONITOR, Surabaya – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendorong peningkatan graduasi ekonomi masyarakat…

21 jam yang lalu

Menaker: Hakim Ad Hoc PHI Jaga Kepastian Hukum

MONITOR, Jakarta — Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pertimbangan hakim yang adil dan jelas menjadi bagian…

1 hari yang lalu

Guru Besar UIN Jakarta: Rekognisi Pesantren Perlu Diikuti Afirmasi Anggaran

MONITOR, Jakarta - Rekognisi negara terhadap pesantren perlu diterjemahkan ke dalam afirmasi kebijakan dan anggaran…

1 hari yang lalu

Kementerian UMKM Perkuat Inkubator untuk Cetak Wirausaha Berkualitas

MONITOR, Surabaya – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan pentingnya memperkuat…

2 hari yang lalu

Menag Berhentikan Prof. Muzakki sebagai Rektor UIN Surabaya

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar memberhentikan Prof. Akh. Muzakki dari tugas tambahan sebagai…

2 hari yang lalu

Wamenaker: Pengesahan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Ditargetkan Oktober 2026

MONITOR, Jakarta — Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menyatakan bahwa pemerintah dan DPR RI…

2 hari yang lalu