BERITA

Politikus PKS Ingatkan Konsep Omnibus Law Jangan Sengsarakan Pekerja

MONITOR, Jakarta – Konsep Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja terus menuai pro dan kontra di kalangan publik. Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani, misalnya. Ia menilai Omnibus Law hanya sekedar mengejar investasi dengan menimbulkan kesengsaraan bagi para pekerja.

“RUU Cipta Kerja, sebetulnya keinginan pemerintah membangun transformasi struktural, kemudian juga memperbaiki iklim investasi. Tapi, jangan sampai mendegradasi kehidupan dan kesejahteraan buruh (pekerja),” kata Netty, di Jakarta, Rabu (4/3).

Masih dikatakan dia, setiap kebijakan atau perundang-undangan yang dilahirkan, harus selaras dengan landasan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

“Jadi saya pikir yang perlu dikawal adalah prosesnya harus ada keterbukaan, transfaransi antara yang dibahas dengan melibatkan serikat pekerja,” paparnya.

Bagaimanapun, sambung dia, ketika bicara tentang peyusunan undang-undang, tentu harus melibatkan partisifasi semua pihak.

“Baik serikat pekerja maupun para pakar sehingga RUU ini memenuhi kepentingan dan kebutuhan semuanya,” terang politikus PKS itu.

Netty juga mengatakan jika pemerintah hanya bertujuan mempermudah perizinan, birokrasi, maupun membuka lapangan kerja di dalam negeri, maka persoalan ketenagakerjaan tidak perlu diubah-ubah.

“Sudah saja fokus bagaimana cara agar investasi ini bisa masuk dengan mudah dan tentu saja tidak merugikan teman-teman buruh,” pungkasnya.

Recent Posts

Parade Bastille Day 2025, Simbol Kemitraan Strategis Militer Indonesia dan Prancis

MONITOR, Jakarta - Derap langkah tegap diiringi irama langkah yang kompak dan penuh semangat, pasukan…

8 jam yang lalu

Uni Eropa Permudah Visa Bagi WNI, DPR Dorong Orkestrasi RI Manfaatkan Momentum Borderless

MONITOR, Jakarta - Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera menyambut…

9 jam yang lalu

Menteri PU Tinjau Sekolah Rakyat di NTB, Tahap Kedua Dimulai September 2025

MONITOR, NTB - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meninjau secara langsung digunakannya Sekolah Rakyat…

10 jam yang lalu

Puan Soal Kasus Beras Oplosan, Rakyat Jangan Jadi Korban Pasar yang Tidak Jujur!

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kasus praktik pengoplosan beras yang ditemukan…

10 jam yang lalu

DPR Nilai Keanggotaan RI di BRICS Dapat Dimanfaatkan untuk Siasati Tekanan Tarif Impor AS

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Charles Meikyansah menyambut baik bergabungnya Indonesia ke…

13 jam yang lalu

Tutup Sukses Operasional Haji 2025, Menag Jelaskan Formula 5BPH

MONITOR, Jakarta - Operasional penyelenggaraan ibadah haji 1446 H/2025 M sudah selesai. Kelompok terbang (kloter)…

13 jam yang lalu