Kepala DPAPMK Kota Depok, Nessi Annisa Handari (Foto: Boy Rivalino)
MONITOR, Depok – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, melalui Dinas Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga (DPAPMK) Kota Depok berencana memberikan edukasi dan informasi terkait penyebaran virus corona di dua sekolah.
Langkah tersebut dilakukan menyusul adanya laporan dari orangtua mengenai anak yang mendapat perundungan dari peristiwa corona oleh teman-temannya.
“Kami akan datangi dua sekolah yang anak didiknya mengalami perundungan dari peristiwa corona di Depok,” kata Kepala DPAPMK Kota Depok, Nessi Annisa Handari di Balai Kota Depok, Rabu (4/3).
Nessi mengatakan, edukasi diberikan agar anak didik mengetahui informasi dan pencegahan penyakit corona tersebut. Selain itu, DPAPMK juga siap mendampingi anak dan warga salah satu perumahan agar tidak cemas yang berlebihan akibat adanya kasus corona di wilayahnya.
“Kami siap beri pendampingan psikolog dan tentu saja pembekalan ke sekolah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok. Tujuannya agar tidak ada kejadian perundungan,” jelas Nessi.
Dia menambahkan, DPAPMK memiliki psikolog kompeten di bidangnya yang tergabung dalam Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Harmoni.
“Jadi silakan bagi masyarakat yang membutuhkan bisa langsung menghubungi konseling Puspaga Harmoni di nomor telepon 081394458266,” pungkasnya.
MONITOR, Surabaya – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendorong peningkatan graduasi ekonomi masyarakat…
MONITOR, Jakarta — Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pertimbangan hakim yang adil dan jelas menjadi bagian…
MONITOR, Jakarta - Rekognisi negara terhadap pesantren perlu diterjemahkan ke dalam afirmasi kebijakan dan anggaran…
MONITOR, Surabaya – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan pentingnya memperkuat…
MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar memberhentikan Prof. Akh. Muzakki dari tugas tambahan sebagai…
MONITOR, Jakarta — Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menyatakan bahwa pemerintah dan DPR RI…