PEMERINTAHAN

Program Kotaku Kemen PUPR Beri Manfaat 43.593 Jiwa Warga Gorontalo

MONITOR, Gorontalo – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Ditjen Cipta Karya bersinergi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) dan Kelompok Masyarakat melakukan perbaikan kualitas kawasan permukiman kumuh di perkotaan melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku).

Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap layanan infrastruktur dasar di permukiman kumuh kawasan perkotaan dan perdesaan.

Wakil Menteri PUPR John Wempi Wetipo mengatakan program Kotaku merupakan salah satu program Kementerian PUPR dalam rangka mewujudkan Kota Tanpa Kumuh.

Keberhasilan penataan kawasan kumuh melalui Program Kotaku Kementerian PUPR merupakan hasil dari kolaborasi dan peran aktif masyarakat, tokoh masyarakat dan Pemerintah Daerah, serta lembaga terkait lainnya.

“Mudah-mudahan program ini bisa menjadi inspirasi Pemerintah Daerah untuk terus bekerja sama bergandeng tangan dengen Pemerintah Pusat dalam memperluas cakupan dengan melanjutkan mewujudkan kota tanpa kumuh,” kata Wamen Wempi saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo.

Salah satu lokasi Kotaku di Kabupaten Gorontalo yang dikunjungi Wamen adalah di Kelurahan Bongohulawa Kecamatan Limboto. Penataan kawasan yang sebelumnya kumuh dilakukan oleh Ditjen Cipta Karya sejak tahun 2017 tersebar di 23 kelurahan di Kabupaten Gorontalo dengan luas cakupan 186,3 hektar.

Pada 2019, anggaran Kotaku di Gorontalo sebesar Rp 8,5 miliar meliputi pekerjaan pembangunan MCK di Kelurahan Tilihuwu dengan penerima manfaat 8 KK dan jembatan gantung sepanjang 40 meter, pembangunan jalan paving blok di 2 lokasi Kelurahan Bolihianhga dengan masing-masing sepanjang 646 meter, jalan paving blok sepanjang 740 meter di Kelurahan Tenilo, jalan rabat beton di Kelurahan Biyonga dan Bongohulawa.

Di sepanjang jalan lingkungan juga telah dilengkapi dengan tanaman, perbaikan drainase dan sejumlah tempat sampah agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan. Keberhasilan penataan kawasan tersebut juga terlihat dari peningkatan usaha ekonomi warga dengan berdirinya beberapa warung kopi. Setelah dilakukan penataan, selain mengurangi kawasan kumuh, kini masyarakat juga memiliki ruang terbuka hijau baru sebagai tempat berinteraksi warga.

Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo mengapresiasi Program Kotaku Kementerian PUPR yang telah mengurangi jumlah kelurahan/desa yang masuk kawasan kumuh dari 23 kelurahan menjadi 17 kelurahan atau dari seluas 186,3 hektar menjadi 141,95 hektar.

“Dua tahun terakhir saya menjabat Bupati Program Kota Kementerian PUPR ini sangat luar biasa, bukan hanya memberikan fasilitas yang ada tetapi juga memberikan peluang dan semangat kepada masyarakat untuk menata lingkungannya dengan baik,” ujar Nelson.

Program Kotaku merupakan pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat untuk mendukung program 100-0-100 yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak.

Di Kabupaten Gorontalo selama 2017-2019 telah berhasil memberikan manfaat kepada 43.593 jiwa, sebanyak 17.946 orang merupakan perempuan serta menarik 1.142 tenaga kerja.

Recent Posts

Forum BRICS, Menperin RI dan Wapres Brasil Perkuat Kerja Sama Sektor Industri

MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian terus mendorong penguatan kerja sama industri dengan negara mitra strategis,…

5 jam yang lalu

PPIH Pastikan Layanan Jemaah Aman dan Nyaman di Masjidil Haram

MONITOR, Jakarta - Menjelang puncak haji, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi memperkuat kesiapsiagaan…

7 jam yang lalu

Sesmen UMKM: Kolaborasi Pemerintah dengan Lembaga Pembiayaan Dukung UMKM Perempuan Maju

MONITOR, Jakarta - Sekretaris Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Arif Rahman Hakim, menekankan…

8 jam yang lalu

Kunjungi Smart Vertical Farming Beijing, Komisi IV DPR Pelajari Teknologi Pertanian Vertikal

MONITOR - Prof. Rokhmin Dahuri bersama 15 anggota Komisi IV DPR RI yang di pimpin…

8 jam yang lalu

Soroti Kasus Pemerasan Oknum Kadin, DPR: Industri Rakyat Juga Sering Kena Palak Jatah Preman!

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI, Yoyok Riyo Sudibyo meyoroti kasus dugaan pemaksaan…

9 jam yang lalu

Status Kaldera Toba Terancam Dicabut, Puan Minta Pemerintah Gerak Cepat Sikapi Kartu Kuning UNESCO

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani merespons kabar terkait keanggotaan Geopark Kaldera Toba…

9 jam yang lalu