PEMERINTAHAN

Program Kotaku Kemen PUPR Beri Manfaat 43.593 Jiwa Warga Gorontalo

MONITOR, Gorontalo – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Ditjen Cipta Karya bersinergi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) dan Kelompok Masyarakat melakukan perbaikan kualitas kawasan permukiman kumuh di perkotaan melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku).

Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap layanan infrastruktur dasar di permukiman kumuh kawasan perkotaan dan perdesaan.

Wakil Menteri PUPR John Wempi Wetipo mengatakan program Kotaku merupakan salah satu program Kementerian PUPR dalam rangka mewujudkan Kota Tanpa Kumuh.

Keberhasilan penataan kawasan kumuh melalui Program Kotaku Kementerian PUPR merupakan hasil dari kolaborasi dan peran aktif masyarakat, tokoh masyarakat dan Pemerintah Daerah, serta lembaga terkait lainnya.

“Mudah-mudahan program ini bisa menjadi inspirasi Pemerintah Daerah untuk terus bekerja sama bergandeng tangan dengen Pemerintah Pusat dalam memperluas cakupan dengan melanjutkan mewujudkan kota tanpa kumuh,” kata Wamen Wempi saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo.

Salah satu lokasi Kotaku di Kabupaten Gorontalo yang dikunjungi Wamen adalah di Kelurahan Bongohulawa Kecamatan Limboto. Penataan kawasan yang sebelumnya kumuh dilakukan oleh Ditjen Cipta Karya sejak tahun 2017 tersebar di 23 kelurahan di Kabupaten Gorontalo dengan luas cakupan 186,3 hektar.

Pada 2019, anggaran Kotaku di Gorontalo sebesar Rp 8,5 miliar meliputi pekerjaan pembangunan MCK di Kelurahan Tilihuwu dengan penerima manfaat 8 KK dan jembatan gantung sepanjang 40 meter, pembangunan jalan paving blok di 2 lokasi Kelurahan Bolihianhga dengan masing-masing sepanjang 646 meter, jalan paving blok sepanjang 740 meter di Kelurahan Tenilo, jalan rabat beton di Kelurahan Biyonga dan Bongohulawa.

Di sepanjang jalan lingkungan juga telah dilengkapi dengan tanaman, perbaikan drainase dan sejumlah tempat sampah agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan. Keberhasilan penataan kawasan tersebut juga terlihat dari peningkatan usaha ekonomi warga dengan berdirinya beberapa warung kopi. Setelah dilakukan penataan, selain mengurangi kawasan kumuh, kini masyarakat juga memiliki ruang terbuka hijau baru sebagai tempat berinteraksi warga.

Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo mengapresiasi Program Kotaku Kementerian PUPR yang telah mengurangi jumlah kelurahan/desa yang masuk kawasan kumuh dari 23 kelurahan menjadi 17 kelurahan atau dari seluas 186,3 hektar menjadi 141,95 hektar.

“Dua tahun terakhir saya menjabat Bupati Program Kota Kementerian PUPR ini sangat luar biasa, bukan hanya memberikan fasilitas yang ada tetapi juga memberikan peluang dan semangat kepada masyarakat untuk menata lingkungannya dengan baik,” ujar Nelson.

Program Kotaku merupakan pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat untuk mendukung program 100-0-100 yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak.

Di Kabupaten Gorontalo selama 2017-2019 telah berhasil memberikan manfaat kepada 43.593 jiwa, sebanyak 17.946 orang merupakan perempuan serta menarik 1.142 tenaga kerja.

Recent Posts

DPR Dorong Pemerintah Pusat dan Pemda Kolaborasi Tangani Banjir Jakarta, Jangan Gali Lubang Tutup Lubang

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera memberi perhatian serius terhadap…

1 jam yang lalu

Soroti Bencana Alam di Sejumlah Wilayah, Puan Minta Pemerintah Mitigasi dan Sigap Tangani Korban

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti berbagai bencana alam yang terjadi di…

3 jam yang lalu

Saksi Anak Diduga Diintimidasi di Peradilan Kasus Oknum Polisi Tembak Siswa, DPR: Sejak Awal Sarat Kejanggalan

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah mendesak seluruh pihak turut mengawasi proses…

5 jam yang lalu

Bupati Bondowoso Buka Festival Muharram 1447 H dan Luncurkan ‘Bondowoso Berkah’

MONITOR, Bondowoso - Bupati Bondowoso KH Abdul Wahid Hamid meluncurkan “Bondowoso Berkah”, sebuah komitmen dan…

5 jam yang lalu

DPR Bentuk Tim Supervisi, Puan: Penulisan Ulang Sejarah Harus Dilaksanakan Sejelas-jelasnya

MONITOR, Jakarta - DPR RI membentuk tim untuk melakukan supervisi terhadap penulisan ulang sejarah yang…

6 jam yang lalu

Menteri PU Pastikan 63 Lokasi Sekolah Rakyat Tahap IA Siap untuk Tahun Ajaran Baru 14 Juli 2025

MONITOR, Bekasi - Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo memastikan dukungan sarana dan prasarana Sekolah Rakyat…

7 jam yang lalu