Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra Inggard Joshua menggelar reses (dok: Asep Saefuddin/ Monitor)
MONITOR, Jakarta – Para pengembang perumahan di DKI Jakarta ternyata banyak yang belum menyerahkan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) ke Pemprov DKI. Para pengembang perumahan tersebut rata-rata berada di Kawasan Jakarta Barat.
Terkuaknya ihwal pengembang perumahan di Jakarta Barat yang belum menyerahkan fasos-fasum ke Pemprov DKI ini, saat anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra Inggard Joshua menggelar reses.
“Dari hasil reses kami di Jakbar, masyarakatnya mengeluhkan kalau pemukiman yang mereka tempati itu, ternyata pihak pengembangnya banyak yang belum menyerahkan fasos-fasum ke DKI,” ujar Inggard kepada MONITOR, usai menggelar reses di Jakbar, Rabu (26/2).
Akibat pihak pengembang yang tak mau menyerahkan fasos-fasum ke Pemprov DKI tersebut, kata Inggard, dampaknya masyarakat yang tinggal di pemukiman tersebut tidak pernah merasakan pembangunan yang diberikan oleh Pemprov DKI.
“Gimana pemerintah DKI mau membangun di perumahan tersebut, kalau pihak pengembangnya belum menyerahkan pengelolaan perumahan ke Pemprov DKI. Dan jelas yang dirugikan masyarakat,” tegas Inggard.
Inggard pun menyebut, dari sekian banyak perumahaan di Jakbar yang belum menyerahkan fasos-fasumnya diantaranya adalah perumahaan elit Green Garden.
“Jadi sejak di bangun tahun 1987, ternyata pihak pengembang perumahan Green Garden ini sampai sekarang belum menyerahkan fasos-fasumnya ke Pemprov DKI. Nah kami di dewan akan mendorong Pemprov DKI agar segera meminta fasos-fasum tersebut,” tandas Inggard.
Inggard yang duduk sebagai Wakil Ketua Komisi A ini, juga mengatakan, melalui komisinya akan segera menggelar rapat kerja dengan walikota dan dinas terkait untuk membahas soal fasos-fasum ini.
MONITOR, Jakarta - Wakil Menteri Agama, Romo Muhammad Syafi’i mengapresiasi pesantren Kilat Ramadan, bagi Pramuka…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama menggelar “Ramadan Bersama Gen Z Lintas Negara”. Acara ini berlangsung…
MONITOR, Jakarta - Pemerintah Indonesia akan mengajukan permintaan penangguhan konsesi atau kewajiban lainnya yang ditujukan…
MONITOR, Jakarta - Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Erma Rini, menilai rencana kesepakatan persetujuan…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi…
MONITOR, Jakarta - Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama…