Benahi Sektor Pendidikan, Begini Gebrakan Balon Walkot Depok dari PKS

MONITOR, Depok – Bakal calon Wali Kota (Balon Walkot) Depok dari PKS yang juga anggota DPRD Kota Depok, Hafidz Nasir berkomitmen akan mengoptimalkan keberadaan sekolah swasta dan madrasah. Hal tersebut kata dia dilakukan karena adanya keterbatasan sekolah negeri menerima kuota siswa.

“Harus memaksimalkan sekolah swasta dan madrasah. Artinya dinas pendidikan perlu menggandeng BMPS untuk melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan kualitas kegiatan belajar mengajar di sekolah swasta,” kata Hafidz saat dikonfirmasi, Minggu (16/2).

Hafidz menjelaskan, angka partisiasi murni untuk sekolah baik SD, SMP, dan SMA di Kota Depok belum mencapai 100 persen. Berdasarkan data, angka partisipasi murni untuk SD ada diangka 95 persen, SMP diangka 76 persen dan SMA berada diangka 72 persen.

“Jadi belum 100 persen, artinya memang kalau melihat prosentase murni tingkat SD, maka contohnya dari 100 siswa yang daftar hanya 95 yang diterima sekolah dasar. Kalau SMP dari 100 siswa yang daftar hanya 75 orang yang diterima,” ujarnya.

Oleh karena itu Hafidz meminta Pemerintah Kota Depok harus bisa mengoptimalkan sekolah swasta agar siswa yang tidak diterima di sekolah negeri bisa masuk ke swasta.

” Termasuk juga mengoptimalkan sosiialisasi kepada warga tidak mampu terkait program bantuan untuk rawan DO dan ini sudah dianggarkan sejak tahun 2018, yaitu Rp 2 juta per siswa pertahun untuk tingkat SD, dan Rp 3 juta pertahun untuk SMP dan itu untuk siswa tidak mampu,” kata dia.

Menurut Ketua DPD PKS ini, program bantuan untuk rawan DO tersebut perlu disosialisasikan kepada warga tidak mampu. Hal tersebut dilakukan agar warga tidak perlu memaksakan anaknya masuk ke sekolah negeri jika tidak di terima dan bisa dimasukkan ke sekolah swasta.

“Warga harus tahu bahwa sekolah swasta juga dapat subsidi dari pemerintah. Tapi bukan diberikan ke orangtua, tapi ke sekolah. Jadi orang tua tidak harus membayar uang pangkal atau SPP. Sebenarnya sama dengan sekolah Negeri bebas uang pangkal dan SPP, cuman beda label negeri dan swasta aja,” jelasnya.

Sementara terkait dengan total yang dianggarkan oleh Pemkot untuk beasiswa bagi siswa tidak mampu, Hafid tidak menjelaskan rincian anggarannya. Namun ia mengatakan
siswa yang tidak mampu berjumlah sekitar 4600 siswa yg lulus SD.

“Untuk SD ada 1600 siswa tidak mampu. Dan dari data dinas sosial ada 3000 siswa kalau ditotalkan berarti ada 4600 siswa tidak mampu untuk sekolah SD. tinggal kebutuhannya dihitung Rp 2 juta dikali 4600,” ujarnya.

Lanjut Hafidz optimalisasi peran sekolah swasta dan pemberian beasiswa kepada siswa miskin tersebut merupakan solusi yang diberikan. Namun perlu disesuaikan dengan anggaran APBD.

“Jadi ini sebuah solusi yang diberikan kepada siswa tidak mampu. Konkretnya bagaimana mengoptimalkan sekolah swasta. Sebab sekolah swasta itu cukup banyak di Kota Depok mereka diberikan ijin operasional nya oleh Disdik dan Disdik harus mengawasi,” katanya.

Selain itu terkait sekolah unggulan, Hafid meminta agar kuata 20 persen siswa miskin bisa diterima di sekolah unggulan. Sebab hal tersebut sudah tertuang dalam permendikbud.

“Kuata 20 persen warga tidak mampu di sekolah unggulan tetap bisa diterapkan karena ini aturan Permendikbud. Sehingga 20 persen teralokasi dan pemerintah harus perhatikan subsidi tadi karena sekolah swasta punya banyak kegiatan, ujarnya.

Tak hanya itu, PPDB di sekolah unggulan dan negeri lebih awal sehingga kuata siswa bisa terpenuhi dan imbasnya siswa tidak mampu tidak bisa tertampung.

“Nah ini tugas pemerintah ke depan harus ada penyesuaian juga PPDB di waktu yang sama. Jadi intinya harus optimalkan sekolah swasta, fungsi pengawasan sekolah swasta harus dilakukan, kemudian meningkat anggaran untuk warga tidak mampu,” pungkasnya.