Kementan Intervensi Gizi Sensitif untuk Penurunan Stunting

MONITOR, Jakarta – Penurunan prevalensi stunting merupakan salah satu prioritas pemerintah guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satu faktor penting untuk itu adalah aspek pemanfaatan pangan.

“Di samping aspek ketersediaan dan keterjangkauan, aspek pemanfaatan menempati peran sangat penting dalam pemenuhan kualitas pangan,” kata Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian (Kementan), Andriko Noto Susanto, saat memberikan paparan pada acara Talkshow dengan tema Mewujudkan SDM Unggul Indonesia melalui Pengendalian Stunting dengan Pangan Bergizi dan Terjangkau di Menara 165 Jakarta Selatan pada Rabu (12/02/2020).

Andriko menyampaikan bahwa berdasarkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) tahun 2018, masih terdapat 485 wilayah teridentifikasi stunting yang menyebabkan daerah tersebut dianggap rentan rawan pangan.

“BKP Kementan telah memetakan 514 kabupaten/kota di Indonesia yang salah satu indikatornya adalah prevalensi balita stunting. Hasilnya mengejutkan, stunting menjadi pembatas utama dalam pengentasan rentan rawan pangan di Indonesia,” ujar Andriko.

Oleh karenanya, perlu upaya strategis dan kolaboratif antar Kementerian/Lembaga dan lintas sektor terkait termasuk perguruan tinggi dan swasta agar penurunan ini semakin cepat.

Lebih lanjut Andriko mengungkapkan bahwa untuk percepatan penurunan stunting, BKP Kementan telah melakukan intervensi sensitif dengan mengembangkan Pertanian Keluarga dan Pertanian Masuk Sekolah (PMS).

“PMS menjadi salah satu program utama yang tersebar di 340 titik di 34 provinsi, sedangkan Pengembangan Pekarangan Pangan Lestari, tahun ini sebanyak 1.500 titik dan hingga tahun 2024 ditargetkan sampai 3.000 titik” terang Andriko.

Selain itu, kegiatan lainnya yakni Pengembangan Industri Pangan Lokal (PIPL) dan Industri Olahan Aneka Ragam Pangan Lokal Berbasis UMKM yang dilaksanakan di 200 titik, dan gerakan promosi serta kampanye diversifikasi pangan.

Sementara itu, Prof. Bungaran Saragih, Menteri Pertanian Periode 2000-2004 yang hadir sebagai salah satu pembicara dalam acara tersebut menyatakan bahwa stunting menjadi permasalahan utama karena menentukan stategi, kebijakan, dan keberhasilan pembangunan ke depan.

Stunting adalah masalah urgen dan masalah penting/urgent and important, bukan urgent and unimportant.

“Kita memiliki bonus demografi, namun kalau bonusnya adalah stunting maka akan menjadi persoalan. Stunting kita di Asia dan dunia menduduki lima besar. Ini adalah masalah serius yang harus segera diselesaikan. Oleh karena itu, kita membutuhkan national strategy and policy,” jelas Saragih.

Senada dengan hal tersebut, Prof Hardinsyah, pakar gizi dari IPB menyampaikan bahwa pengetahuan tentang pangan yang sehat dan bergizi menjadi satu dari tiga penentu stunting dan peran ini dikendalikan oleh seorang ibu dalam rumah tangga.

“Ada 3 poin penting dalam penanganan stunting, yaitu ketersediaan pangan, akses pangan, dan pengetahuan seorang ibu mengenai pangan dan gizi. Poin terakhir ini menjadi penentu utama dalam perbaikan gizi karena walaupun pangan ada dan akses mudah namun tidak tahu mana makanan yang sehat dan bergizi maka stunting akan terjadi,” ungkap Hardinsyah.

Dalam upaya percepatan penurunan stunting, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah menargetkan penurunan stunting sampai tahun 2030 sebesar 10% dan wasting (kekurangan makanan jangka pendek) sebesar 3%.

Untuk mencapai target tersebut, seluruh pemangku kepentingan baik Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, KemenPUPR, Kemendagri dan K/L lainnya telah melakukan aksi melalui program/kegiatan utama dengan pola kerja konvergensi, artinya bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya pada satu titik yang sama.

Acara Talkshow yang diselenggarakan oleh AGRINA ini dihadiri oleh Direktur Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan, Ahli Gizi Departemen Gizi IPB, Himpunan Pemuda Tani dan Nelayan Indonesia, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga DKI Jakarta, Mahasiwa dari Universitas Negeri dan Swasta, serta JAPFA Comfeed Indonesia.