MEGAPOLITAN

Revitalisasi Monas Bisa Dilanjutkan, Setneg: Ada Syaratnya!

MONITOR, Jakarta – Sebagai Ketua Komisi Pengarah dalam pembangunan kawasan Monas, pihak Sekretariat Negara (Setneg) menyatakan tidak menutup tetapi kemungkinan akan memberikan izin kepada Pemprov DKI untuk melanjutkan pengerjaan revitalisasi Monas.

Namun, pemberian izin untuk melanjutkan pemberian revitalisasi Monas itu tidak begitu saja diberikan melainkan ada syaratnya. Pihak Setneg meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan detail desain revitalisasi.

“Kami minta ke Pak Anies, coba kami lihat detail desainnya, karena kami perlu detail desain itu untuk dibawa ke rapat Komisi Pengarah,” ujar Sekretaris Setneg, Setya Utama, Kamis (6/2).

Menurut Setya, desain yang diajukan itu harus mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1995.

“Dalam rapat dengan Gubernur DKI sudah kami minta detail desainnya. Beliau sampaikan akan penuhi semua syarat itu sehingga revitalisasi Monas bisa dilanjutkan,” jelasnya.

Setya menegaskan, detail akhir desain itu harus segera diajukan agar dapat segera dibahas seluruh anggota komrah. Nantinya, izin akan dikeluarkan untuk melanjutkan proyek revitalisasi.

“Kalau persyaratannya dipenuhi, pasti izin untuk melanjutkan proyek revitalisasi dilanjutkan. Komisi pengarah tak menginginkan ada proyek mangkrak di dalam Monas,” terangnya.

Sementara itu, Anies menyatakan telah menyampaikan sejumlah gambaran rencana revitalisasi dalam rapat komrah. Rencana yang disampaikan khusus pada revitalisasi sisi selatan Monas.

“Jadi secara prinsip seperti yang tadi kita bahas konsentrasi kawasan selatan itu akan diteruskan, karena sejalan dengan Keppres 25 Tahun 1995, ada penyesuaian-penyesuaiannya, ada pada penambahan vegetasi,” jelasnya.

Dalam rancangan yang baru, Anies menyebut, pemprov DKI akan menambah kawasan hijau di Monas sekitar 64 persen. Jumlah ini diklaim lebih banyak ketimbang ketentuan dalam Keppres yakni 53 persen dan hal tersebut sudah disampaikan ke komrah.

Recent Posts

Hapus Larangan Siaran Langsung Persidangan, DPR Dinilai Jamin Keterbukaan Informasi dan Transparansi

MONITOR, Jakarta - DPR RI dan Pemerintah sepakat menghapus ketentuan yang melarang publikasi siaran langsung…

2 jam yang lalu

Soroti Penyalahgunaan Mobil Dinas, DPR Dorong Polri Beri Sanksi Agar Jadi Pelajaran

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Martin Tumbelaka, menyesalkan insiden penyalahgunaan kendaraan dinas…

3 jam yang lalu

Pemerintah Belum Resmi Tetapkan Haji Jalur Laut, Tapi Peluang Terbuka

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan bahwa pemerintah belum menetapkan agenda resmi untuk…

4 jam yang lalu

DPR Ungkap Kebijakan Jam Sekolah Lebih Pagi Harus Dibarengi Pendekatan Psikososial

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Arzeti Bilbina menanggapi kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov)…

6 jam yang lalu

Kemenperin dan PT IMIP Buka Kelas Beasiswa

MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian berkomitmen untuk terus menjalankan kebijakan hilirisasi industri karena berperan penting…

6 jam yang lalu

Kloter Terakhir Terbang dari Madinah, Ketua PPIH Bersyukur Fase Pemulangan Lancar

MONITOR, Madinah - Fase pemulangan jemaah haji Indonesia yang berangkat pada gelombang II dari Daerah…

7 jam yang lalu