MONITOR, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar rapat paripurna ke-10 masa sidang 2019-2020 dengan agenda pengesahan terhadap rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pengesahan persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia-Australia (IA-CEPA), di Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (6/2).
Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar atau Cak Imin membuka jalannya rapat dengan menyampaikan laporan daftar kehadiran anggota dewan.
“Berdasarkan daftar kehadira yang ditandantangani ada 374 dari 575 anggota DPR dengan demikian kourum tercapai dengan mengucapkan Bismilah rapat paripurna dibuka dan terbuka untuk umum,” kata Cak Imin yang didampingi Ketua DPR Puan Maharani dan Wakil Ketua Azis Syamsuddin.
Akan tetapi, berdasarkan hasil hitungan manual kehadiran dari pantauan Monitor di rapat paripurna, sejak dimulainya rapat pada pukul 16.00 hingga pukul 16.22 WIB hanya dihadiri sekitar kurang lebih 150 anggota dewan.
Setelah membuka rapat paripurna, Cak Imin mempersilahkan Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung sebagai perwakilan komisi untuk menyampaikan laporan RUU tersebut.
Ia memaparkan bahwa, kerjasama ini saling akan dapat saling menguntungkan agar dapat membantu memangkas defisit neraca pembayaran Indonesia.
“Perjanjian ini harus benar-benar dapat meningkatkan kinerja ekspor Indonesia, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi neraca perdagangan Indonesia,” papar Martin.
Usai mendengarkan laporan Komisi VI DPR dan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, Cak Imin kemudian meminta persetujuan dari anggota dewan yang hadir di dalam ruang rapat.
“Apakah RUU Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia – Australia bisa disetujui,” tanya Muhaimin.
“Setuju,” dijawab serentak anggota dewan.
