BERITA

IPW: Di Negara Maju, Penerbitan SIM, STNK dan BPKB Bukan Diurus Polisi

MONITOR, Jakarta – Di banyak negara maju kewenangan terkait dengan penerbitan SIM, STNK, BPKB bukanlah tugas dari Kepolisian, melainkan tugas pemerintah daerah.

Demikian disampaikan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menanggapi revisi Undang-Undang tentang LLAJ yang mengkoreksi terkait penerbitan SIM, STNK, dan BPKB dari kepolisian, saat dihubungi monitor, Rabu (5/2).

“Di banyak negara maju dan modern, kewenangan penerbitan surat kepemilikan, seperti SIM, STNK maupun BPKB bukanlah tugas Polri. Kewenangan penerbitan surat kepemilikan menjadi tugas pemerintah daerah,” kata Neta.

Tidak hanya itu, sambung Neta, terkait dengan masa berlaku seharusnya diterapkan seumur hidup.

“Jika kewenangan polri tsb dikaji ulang sebaiknya masa berlaku SIM, STNK, BPKB dan TNKB harus seumur hidup seperti KTP,” paparnya.

“Jika si pengemudi bermasalah SIM – nya harus dicabut dan untuk mengurus SIM baru perlu proses panjang yg tidak mudah, seperti di Jepang,” ujarnya.

Sementara itu, perihal STNK, pajak kendaraannya tetap harus dibayar setiap tahun lewat ATM atau bank. Sehingga tidak ada lagi proyek pengadaan SIM, STNK, BPKB dan TNKB yang nilainya tidak masuk akal dan cenderung melahirkan mafia proyek.

“Artinya, revisi kewenangan itu jangan sampai memindahkan proyek pengadaan dari Polri ke tempat lain, sehingga muncul kesan revisi kewenangan tersebut hanya untuk rebutan proyek yang nilainya bisa mencapai teriliunan rupiah,” pungkasnya.

Recent Posts

Tito dan Dasco Rakor di Aceh, 12 Wilayah Belum Pulih Pascabencana

MONITOR, Jakarta - DPR RI kembali menyelenggarakan Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana (Galapana) DPR dengan…

2 jam yang lalu

Menag Dukung STABN Raden Wijaya Jadi Institut, Tekankan Kematangan

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung rencana transfornasi  Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri…

5 jam yang lalu

Kemenhaj: Nilai Manfaat Haji Khusus Hak Jemaah, PIHK Wajib Transparan!

MONITOR, Jakarta - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menegaskan bahwa proses PK (Pengembalian Keuangan) Haji…

6 jam yang lalu

DPR: Kritik Pandji di Mens Rea Wajar, Tak Harus Dipolisikan

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah merespons pelaporan komika Pandji Pragiwaksono ke…

8 jam yang lalu

HAB-80 di Wonogiri, Menag Sebut Jalan Sehat Lintas Iman Wujud Keindonesiaan

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar melepas ribuan peserta Jalan Sehat Kerukunan Umat Beragama…

9 jam yang lalu

Mahfuz Sidik Prediksi Rentetan Peristiwa Tak Terduga di Politik Global

MONITOR, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Mahfuz Sidik Indonesia mengatakan, pemerintah Indonesia…

10 jam yang lalu