Anggota DPR RI dari Fraksi PAN, Mulfachri Harahap (dok: Inews)
MONITOR, Jakarta – Anggota DPR RI dari Fraksi PAN, Mulfachri Harahap, meminta agar pemerintah memperhatikan secara serius terkait keluhan dari masyarakat Natuna.
Keluhan itu, kata Mulfachri, yakni kebijakan pemerintah yang menjadikan wilayah Natuna sebagai tempat karantina evakuasi warga negara Indonesia (WNI) dari Wuhan, China.
Politikus PAN itu menilai, seharusnya sebelum 245 WNI diobeservasi, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, dan elemen-elemen masyarakat lainnya diajak bicara.
“Tidak kemudian, tiba-tiba pemerintah mengambil keputusan untuk menempatkan mereka di sana,” kata Mulfachri, di Jakarta, Senin (3/2).
“Bagi warga Natuna, pemilihan daerah mereka sebagai tempat karantina, akan menyisakan sejumlah persoalan. Mereka merasa diperlakukan tidak adil,” ujar Wakil Ketua Komisi III DPR tersebut.
Ia pun menegaskan, sudah sepatutnya pemerintah memperhatikan dan memenuhi tuntutan masyarakat Natuna termasuk memberikan jaminan bahwa masyarakat di sana diurus secara benar dan dipastikan tidak akan terjangkit virus Corona pasca observasi yang dilakukan.
“Memang betul bahwa sejauh ini belum ada yang terkonfirmasi terjangkit virus tersebut. Tetapi, karena isu ini telah mengglobal, kekhawatiran pemerintah dan warga Natuna perlu didengar. Tuntutan mereka perlu diperhatikan,” pungkasnya.
MONITOR, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan realisasi APBN hingga 31 Januari…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto mempertanyakan kebijakan impor 105 ribu…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama menargetkan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Raudhatul Athfal (RA) dan…
MONITOR, Pematang Siantar - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memperkuat akses pembiayaan bagi…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) terus mempersiapkan pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren. Ini akan…
MONITOR, Jakarta - Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) menyatakan sikap kritis terhadap kebijakan PT Agrinas…