MONITOR, Depok – Ketua Komisi IV DPRD Jawa Barat (Jabar) Imam Budi Hartono (IBH) mendukung rencana Wali Kota Depok Mohammad Idris membangun moda transportasi publik berbasis rel atau monorel, guna mengurai kemacetan di Kota Depok.
“Menurut saya sah sah saja, kepala daerah punya keinginan untuk warga menjadi lebih baik. Ini kan persoalan kemacetan dan transportasi masal yang nyaman, wajib bagi kepala daerah memperjuangkan,” kata Imam kepada wartawan, Rabu (29/1).
Karena itu, lanjut IBH, kendati wacana proyek besar tersebut belum memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Depok, Wali Kota Depok Mohammad Idris harus mengupayakan dan mendukung penuh rencana tersebut.
Sebab, kata IBH, rencana transportasi masal yang akan dibangun itu pernah terjadi di sejumlah proyek pusat yang menabrak RTRW Jawa Barat. Diantaranya pembangunan Pelabuhan Patimban, Kereta Api cepat Jakarta-Bandung, dan rencana pembangunan Bandara Karawang.
“Semua itu menabrak RTRW Jawa Barat. Kita (Komisi IV) minta dirubah RTRWnya secara parsial di Pelabuhan Patimban dan rencana Bandara Karawang kita dipaksa oleh pusat harus ada di RTRW Jabar,” jelasnya.
Artinya, jeas IBH, pembangunan mega proyek untuk transportasi masal, tidak ada yang mustahil untuk dilakukan oleh pusat. Bahkan, jelas IBH, rencananya Komisi IV DPRD Jabar akan menenindak lanjuti wacana tersebut.
“Tidak ada yang mustahil untuk dilakukan oleh pusat, dan saya setuju ke depan Depok bisa dibangun monorel sepanjang tol Cijago. Semoga bisa direalisasikan,” katanya.
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Arif Rahman mendukung adanya peningkatan anggaran untuk Kementerian…
MONITOR, Indramayu - Pertamina, melalui Subholding Gas dan entitas usahanya PT Pertamina Gas, melanjutkan komitmennya…
MONITOR, Banjarmasin - Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman (Mentan Amran) melakukan kunjungan kerja maraton ke…
MONITOR, Jakarta - Menyambut libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, PT Jasa Marga (Persero)…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI, Arif Rahman, mengkritisi implementasi kebijakan Penangkapan Ikan…
MONITOR, Jakarta - Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansah, mengungkapkan bahwa keberadaan Pertamina Gas Negara (PGN)…