IPW Minta Kapolri Rombak dan Revisi Tim Ahlinya, Ini Alasannya

Neta S Pane (Sumber gambar: wikipedia.org)

MONITOR, Jakarta – Ketua Presidium Ind Police Watch (IPW), Neta S Pane meminta Kapolri Idham Azis untuk merombak dan mervisi tim ahlinya. Sebab menurut Neta IPW menemukan, adanya anggota Penasehat Ahli masih menjabat sebagai Ketua Badan Advokasi dan Hukum sebuah partai politik besar.

“Kapolri sepertinya perlu merombak dan merevisi tim Penasehat Ahlinya. Sebab dalam merekrut tim Penasehat Ahli tsb, sepertinya Idham belum terlihat cermat,” kata Neta dalam keterangan tertulisnya. Selasa (28/1/2020).

“Jadi pertanyaan, jika Penasehat Ahli Kapolri adalah pengurus partai politik besar, apakah nantinya tidak ada konflik kepentingan antara partai besar itu dengan jajaran kepolisian. Bukankah keberadaan Penasehat Ahli itu bisa mengganggu profesionalisme dan netralitas Polri,” tambah Neta.

Neta menegaskan selama ini para Kapolri sebelum Idham Azis selalu menghindari keberadaan pengurus partai politik menjadi Penasehat Ahlinya. Bahkan, saat Kastorius Sinaga bergabung ke partai politik ybs langsung mundur sebagai Penasehat Ahli Kapolri.

“Sebab itu Idham Azis perlu kembali melakukan cek ulang terhadap anggota Penasehat Ahlinya,” tegaenya.

Selain itu, lanjut Neta IPW juga mempertanyakan kapabilitas maupun kapasitas sejumlah penasehat ahli Kapolri. Soalnya, sejumlah tokoh senior yang selama ini menjadi Penasehat Ahli Kapolri digusur dan digantikan dengan figur-figur baru yang kapabilitas dan kapasitasnya belum teruji, seperti para senior yang digantikannya.

“Yang menarik dari keberadaan Penasehat Ahli Kapolri di era Idham Azis ialah, ada pihak yang sengaja “membocorkan” nama nama berikut gajinya ke publik. Padahal selama ini keberadaan Penasehat Ahli Kapolri itu cenderung tertutup,” ungkapnya.

Menurut Neta, selama ini keberadaan penasehat ahli itu hanyalah sbg tinktank yg bersifat “tertutup”, sehingga anggotanya bisa lebih leluasa dalam melakukan gerakan untuk memberi masukan kepada Kapolri.

“Tapi di era Idham Azis menjadi berbeda, selain terbuka, anggota penasehat ahli kapolri ada yg menjadi pengurus partai politik dan ada yang menjadi konsultan rekanan di kepolisian. IPW khawatir hal ini akan mengganggu profesionalisme dan independensi Polri ke depan,” pungkasnya.