MONITOR, Jakarta – Himbauan Presiden Jokowi agar penduduk atau warga Pulau Jawa untuk ikut pindah ke wilayah Ibu Kota Negara (IKN) Baru, di Kalimantan Timur (Kaltim) dalam rangka percepatan pemerataan penduduk dikritik oleh Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Kalimantan Timur Irwan Fecho
Ia berpandangan agar himbauan yang disampaikan Presiden tidak memaksakan pemindahan penduduk Pulau Jawa ke IKN Baru.
“Selain perpindahan 1,5 juta ASN di Jakarta ke IKN baru, sebaiknya Jokowi tidak terburu-buru memutuskan terkait pemindahan warga pulau Jawa ke lokasi IKN yang baru walau dengan alasan pemerataan penduduk,” kata Irwan dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (25/1).
Ia pun menyarankan agar Presiden Jokowi untuk meminta pandangan dari penduduk asli di Kalimantan Timur. Sebab, sambung dia, terkait dengan permindahan penduduk atau transmigrasi tidak terlepas dari persoalan sosial, budaya dan lainnya.
“Alangkah lebih bijaksana, jika Jokowi mengundang tokoh-tokoh masyarakat Kaltim ke Istana Negara dan meminta pendapat mereka. Bagaimanapun, ini adalah masalah sosial, budaya dan sejarah Kalimantan Timur,” sebut dia.
Masih dikatakan Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat ini, menjelaskan bahwa kondisi eksisting Kalimantan Timur saat ini masih banyak masyarakat lokal yang belum sejahtera, termasuk belum memiliki tanah dan tempat tinggal.
Seharusnya, imbuh dia, ini yang harusnya diperhatikan terlebih dahulu oleh Jokowi, beserta pemerataan infrastruktur dan ekonomi-nya.
“Transmigrasi di Kaltim sendiri juga masih banyak menyisakan masalah. Tanah mereka berada dalam kawasan hutan, punya sertifikat tapi lahannya tidak ada. Harusnya pemerintah pusat selesaikan dulu masalah ini daripada kemudian mengadakan program transmigrasi baru,” paparnya.
“Berbeda halnya bila masyarakat Kaltim kehidupannya sudah berkeadilan dan sejahtera, opsi yang disampaikan Jokowi itu bisa dibuka,” pungkasnya.
