Kepala Bidang Ketahanan Keluarga DPAPMK Kota Depok, Ani Rahmawati. (Foto: istimewa)
MONITOR, Depok – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Dinas Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga (DPAPMK) menambah jumlah Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di masyarakat. Hal ini dilakukan guna meningkatkan ekonomi keluarga, khususnya warga prasejahtera.
Tercatat, ada sebanyak 165 UPPKS yang tersebar di 11 Kecamatan se-Kota Depok dari target 220 kelompok.
Kepala Bidang Ketahanan Keluarga DPAPMK Kota Depok, Ani Rahmawati, mengatakan pihaknya terus berupaya dan mensosialisasikan pembentukan kelompok baru di tiap kecamatan. Baik melalui Pos Keluarga Berencana (KB), Penyuluh Lapangan KB (PLKB), serta Tenaga Penggerak Desa (TPD).
“Satu kelompok minimal lima anggota, dengan usaha yang berbagai macam bisa usaha kue, keripik, pengrajin, pembuat pajangan rumah, ataupun pembuatan dompet dan tas,” kata Ani di Balai Kota Depok, baru-baru ini.
Karena itu, lanjut Ani, kelompok yang sudah ada maupun yang baru akan terbentuk nantinya akan dibuatkan biodata profil usaha yang dijalankan.
Dari data profil tersebut, lanjut dia, kemudian akan diketahui kebutuhan apa saja yang diperlukan untuk mengembangkan usaha yang dimiliki.
“Kelengkapan administrasi akan diperbaiki, sehingga kita mengetahui mereka membutuhkan apa, seperti pengurusan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) akan diarahkan ke Dinas Kesehatan (Dinkes) atau pemasarannya melalui online akan dilakukan pembinaan,” ujarnya.
MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong Pemerintah segera menyelesaikan persoalan kebakaran hutan…
MONITOR, Jakarta — Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan terus bergerak melindungi peternak ayam petelur rakyat yang menghadapi…
MONITOR, Tanjung Jabung Barat — Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor meminta pemerintah daerah mulai menyiapkan…
MONITOR, Jakarta - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman memastikan penetapan pengemudi ojek…
MONITOR, Malang — Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktorat Pendidikan Pesantren menggelar Rapat Koordinasi Perkemahan…
MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira menyoroti maraknya penyebaran…