HANKAM

Jokowi Ingatkan Prabowo Jangan Mark-up Anggaran Alutsista

MONITOR, Jakarta – Presiden Joko Widodo mengingatkan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto dan jajarannya agar tidak sekali-kali melakukan mark-up anggaran dalam pembelanjaan alutsista TNI.

Pesan itu diutarakan Jokowi saat menghadiri Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan, TNI, dan Polri tahun 2020 di Jakarta, Kamis (23/1) kemarin.

“Perlu saya informasikan bahwa Kementerian Pertahanan mendapatkan alokasi APBN terbesar sejak 2016 sampai sekarang. Anggaran Rp127 triliun itu harus efisien, bersih, tidak boleh ada mark-up lagi, dan yang paling penting mendukung industri dalam negeri kita,” ujar Jokowi mengingatkan.

Orang nomor wahid di Indonesia ini pun mendorong Kemenhan untuk kembali menghidupkan industri strategis Indonesia melalui investasi pertahanan.

“Saya mendorong keseriusan jajaran industri pertahanan dalam negeri untuk membangun kemandirian dalam industri strategis,” tukas Jokowi.

Recent Posts

Bertemu Ketua Parlemen Korsel, Puan Dorong Kerja Sama Investasi Hijau dan Budaya

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani melakukan pertemuan bilateral dengan Ketua Majelis Nasional…

7 menit yang lalu

Menteri Maman Dukung Optimalisasi Layanan dan Pelindungan UMKM Papua

MONITOR, Papua - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan dukungannya terhadap…

20 menit yang lalu

Kick Off HGN 2025, Menag Nasaruddin Tekankan Pentingnya Integrasi Ilmu dan Iman bagi Para Guru

MONITOR, Cirebon - Menteri Agama Nasaruddin Umar, membuka secara resmi kegiatan Kick Off Hari Guru…

47 menit yang lalu

Menag Lantik 21 Pejabat Kemenag; Mulai dari Rektor UIN, Kepala Kanwil hingga Kepala Biro PTKN

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar melantik 21 pejabat Kemenag, yang terdiri dari Rektor…

3 jam yang lalu

Singgung Isu Tata Kelola AI di Forum MIKTA, Puan Serukan Keadilan

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani berbicara soal transisi energi dan tata kelola…

5 jam yang lalu

Ketua Komisi XIII DPR Harap Revisi UU PSdK Perkuat Reformasi Hukum dan HAM

MONITOR, Jakarta - Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Nomor…

6 jam yang lalu