Anggota Komisi V DPR RI Irwan Fecho (dok; DPR)
MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Irwan meminta agar pemerintah segera mengirimkan draf rancangan undang-undang (RUU) tentang Omnibus Law ke DPR. Mengingat, sambung dia, target pembangunan infrastruktur dasar Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur dimulai pada tahun 2020 ini.
Seperti diketahui, DPR bersama pemerintah telah resmi mengesahkan 50 rancangan undang-undang (RUU) dalam Prolegnas (Program Legislasi Nasional) Prioritas 2020 pada Rapat Paripurna DPR Rabu (22/1).
Salah satunya terkait dengan RUU Omnibus Law tentang Ibu Kota Negara (IKN) yang menjadi salah satu dari empat Omnibus Law yang diusulkan pemerintah dalam Prolegnas Prioritas 2020.
“Bicara target RUU itu rampung kapan tentu untuk waktu persisnya saya belum bisa pastikan, tetapi yang jelas RUU IKN harus segera ditetapkan menjadi undang-undang,” kata Irwan kepada wartawan, Kamis (23/1).
“Mengingat beberapa perencanaan dan pembangunan Infrastruktur dasar tahun 2020 sudah akan dilaksanakan oleh Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat),” tambahnya.
Masih dikatakan legislator asal Kalimantan Timur ini, pembangunan infrastruktur dasar IKN sudah harus memiliki legal standing atau dasar hukum.
Sehingga, imbuhnya, tidak menabrak norma-norma yang ada dan tentunya memiliki kekuatan hukum. “Ini tentu harus ada legal standingnya agar pembangunan itu berdasarkan aturan,” sebut politikus Demokrat tersebut.
Karena RUU IKN merupakan usul inisiatif pemerintah, Irwan mengatakan, pemerintah perlu segera mengirimkan draf RUU beserta naskah akademik (NA) dan surat presiden (Surpres), sehingga DPR dan pemerintah bisa membahas substansinya dan segera disahkan menjadi UU.
“Presiden tentu perlu segera menindaklanjutinya dengan surpres beserta draf RUU yang telah disusun oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian PPN atau Bappenas,” pungkasnya.
MONITOR, Jakarta - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengingatkan masyarakat Indonesia untuk tidak terbawa arus…
MONITOR, Jakarta - Wacana penulisan ulang sejarah Indonesia akhir-akhir ini mencuat dan menuai perdebatan. Menanggapi…
MONITOR, Jakarta - Langkah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan adanya Pemilu tingkat nasional dan Pemilu lokal…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) meluncurkan Gerakan Sadar (Gas) Pencatatan Nikah dalam rangkaian kegiatan…
MONITOR, Jakarta - Dalam suatu operasi terukur yang dilakukan pada Sabtu dini hari, 5 Juli…
MONITOR, Bandung - Badan Usaha Milik Ansor (BUMA) mulai bergeliat dengan membuka usaha konveksi di…