BERITA

Ingin Depok Maju, Balon Wali Kota ini Dorong Pemkot Tak Hanya Andalkan APBD

MONITOR, Depok – Bakal calon (balon) Wali Kota Depok dari partai PKS, Imam Budi Hartono, menegaskan bahwa kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat di Depok akan sulit diwujudkan jika mengandalkan APBD yang hanya 3,5 Triliun.

Pernyataan ini disampaikan Imam dalam diskusi publik yang digelar oleh Kumpulan Alumni HMI (Kalam HMI) dengan tema ‘Quo Vadis Politik Anggaran Pemerintah Kota Depok.

Diskusi digelar di JPW Kafe di Ruko Verbena, Jalan Boulevard Grand Depok City, Tirtajaya, Sukmajaya, Depok, Selasa (21/1).

“Kalau terkait dengan masalah kesejahteraan, kenyamanan dan lain sebagainya, menurut saya memang dengan kondisi APBD Kota Depok yang kecil. Saya katakan kecil ya karena jumlah wilayah dengan jumlah penduduk Kota Depok tidak berimbang dengan jumlah APBD,” kata Imam.

Karena itu, kata Imam, dengan jumlah penduduk kota yang banyak, masalah banyak, anggaran Rp 3,5 triliun, tidak memungkinkan Depok keluar dari masalah.

“Nah, karena penduduknya banyak, masalahnya banyak, anggaran dengan Rp 3,5 triliun yang sekarang, sebelumnya mungkin lebih kecil, saya melihat memang gak memungkinkan secepatnya Depok keluar dari masalah. Maka yang saya pikirkan adalah bagaimana cara mencari jalan keluar APBD yang kecil ini, yang menurut saya belum dimaksimalkan oleh Pemkot Depok,” sebutnya.

Menurut Iman, Kota Depok akan maju dan berkembang jika pembangunan dan sosial kemasyarakatan tidak hanya berpatokan pada APBD.

“Kalau tidak dimanfaatkan dari yang lain, maka Depok akan menjadi sulit cepat maju dan berkembang. Harus ada partisitif selain dari APBD,” katanya.

Untuk itu, lanjut Imam, Pemkot Depok harus segera mencari sumber dana lain, seperti zakat, Corporate Social Responsibility (CSR).

“Selanjutnya UMKM nya harus bagus, dan BUMD di Kota Depok harus diperbanyak bukan hanya PDAM. Saya punya satu BUMD yang akan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat, nanti kalau saya jadi maju saya kasih tau,” pungkasnya.

Recent Posts

Menteri UMKM: LAKSMI Tingkatkan Graduasi Ekonomi Pengusaha Mikro Inklusif

MONITOR, Surabaya – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendorong peningkatan graduasi ekonomi masyarakat…

2 jam yang lalu

Menaker: Hakim Ad Hoc PHI Jaga Kepastian Hukum

MONITOR, Jakarta — Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pertimbangan hakim yang adil dan jelas menjadi bagian…

14 jam yang lalu

Guru Besar UIN Jakarta: Rekognisi Pesantren Perlu Diikuti Afirmasi Anggaran

MONITOR, Jakarta - Rekognisi negara terhadap pesantren perlu diterjemahkan ke dalam afirmasi kebijakan dan anggaran…

14 jam yang lalu

Kementerian UMKM Perkuat Inkubator untuk Cetak Wirausaha Berkualitas

MONITOR, Surabaya – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan pentingnya memperkuat…

1 hari yang lalu

Menag Berhentikan Prof. Muzakki sebagai Rektor UIN Surabaya

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar memberhentikan Prof. Akh. Muzakki dari tugas tambahan sebagai…

1 hari yang lalu

Wamenaker: Pengesahan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Ditargetkan Oktober 2026

MONITOR, Jakarta — Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menyatakan bahwa pemerintah dan DPR RI…

1 hari yang lalu