PARLEMEN

Muncul Fenomena Kerajaan, TB Hasanuddin: Selama Tidak Bertentangan Konstitusi Sah Saja

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin mengatakan bahwa munculnya sejumlah fenomena kelompok yang mengklaim sebagai kerajaan, kekaisaran sah-sah saja, sebagai suatu fakta sejarah.

Akan tetapi, yang menjadi persoalan ketika memori kolektif mengenai sejarah tersebut digunakan untuk mendirikan kembali sistem kerajaan.

“Namun demikian mendirikan kembali sistem kerajaan tentulah bertentangan dengan konstitusi Indonesia dan merupakan langkah mundur dalam berbangsa dan bernegara,” kata Hasanuddin dalam keterangannya, Minggu (19/1).

Bahkan, Hasanuddin menegaskan bahwa mendirikan negara dalam negara dapat dipidanakan menurut Undang-Undang (UU) yang berlaku.

Apalagi, imbuhnya, ditambah dengan unsur penipuan maka aparat dapat segera mengambil tindakan penegakan hukum.

“Para pejuang, tokoh masyarakat ,  ketua adat, para raja  dan sultan serta seluruh komponen bangsa saat itu sepakat membentuk NKRI  dan memproklamirkanya pada tanggal 17 Agustus 1945. Saat itulah NKRI sudah final,” tegas politisi PDI Perjuangan ini.

Lepas dari itu, jika ada kelompok masyarakat yang berminat menggali dan merekonstruksi sejarah leluhur Indonesia, ungkap Hasanuddin, maka itu sah-sah saja.

“Tapi ini pun perlu kajian komprehensif , apa betul dulu ada Sunda Empire, bahkan di akui oleh PBB segala?” cetusnya.

Lebih lanjut, Hasanuddin mengungkapkan, para tokoh sejarah dan intelektual juga perlu turun tangan untuk meluruskannya . Jangan sampai sejarah dimanipulasi oleh sekelompok orang.

“Namun demikian saya pun melihat ada keturunan kerajaan atau kesultanan yang berjuang melestarikan nilai nilai budaya  yang menjadi local wisdom dengan berbagai kegiatan,” bebernya.

Meski begitu, ujarnya, kegiatan seperti ini perlu diapresiasi dan di beri ruang terutama di bidang budaya dan pariwisata,” bebernya.

“Jangan sampai kegiatan positif itu justru terkoyak oleh segelintir orang untuk kepentingan materi dan hanya membuat onar,” pungkasnya.

Recent Posts

Menteri Maman Akan Bentuk Holding UMKM, Ini Alasannya

MONITOR, Jakarta - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) akan membentuk klasterisasi UMKM melalui pembentukan holding UMKM…

1 jam yang lalu

Capai Indonesia Emas 2045, DPR Dukung Peningkatan Anggaran KKP

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Arif Rahman mendukung adanya peningkatan anggaran untuk Kementerian…

2 jam yang lalu

Bertambah Lagi, DEB Hadir di Indramayu Wujudkan Ketahanan Pangan dan Energi

MONITOR, Indramayu - Pertamina, melalui Subholding Gas dan entitas usahanya PT Pertamina Gas, melanjutkan komitmennya…

3 jam yang lalu

Mentan Jelajahi Tiga Provinsi dalam Satu Hari Demi Swasembada Pangan

MONITOR, Banjarmasin - Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman (Mentan Amran) melakukan kunjungan kerja maraton ke…

3 jam yang lalu

Jasa Marga Paparkan Kesiapan Pelayanan Operasional Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 dalam Kunjungan Wamen PU

MONITOR, Jakarta - Menyambut libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, PT Jasa Marga (Persero)…

3 jam yang lalu

Rapat DPR Bersama KKP, Arif Rahman: Implementasi PIT Belum Optimal

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI, Arif Rahman, mengkritisi implementasi kebijakan Penangkapan Ikan…

4 jam yang lalu