PARLEMEN

Muncul Fenomena Kerajaan, TB Hasanuddin: Selama Tidak Bertentangan Konstitusi Sah Saja

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin mengatakan bahwa munculnya sejumlah fenomena kelompok yang mengklaim sebagai kerajaan, kekaisaran sah-sah saja, sebagai suatu fakta sejarah.

Akan tetapi, yang menjadi persoalan ketika memori kolektif mengenai sejarah tersebut digunakan untuk mendirikan kembali sistem kerajaan.

“Namun demikian mendirikan kembali sistem kerajaan tentulah bertentangan dengan konstitusi Indonesia dan merupakan langkah mundur dalam berbangsa dan bernegara,” kata Hasanuddin dalam keterangannya, Minggu (19/1).

Bahkan, Hasanuddin menegaskan bahwa mendirikan negara dalam negara dapat dipidanakan menurut Undang-Undang (UU) yang berlaku.

Apalagi, imbuhnya, ditambah dengan unsur penipuan maka aparat dapat segera mengambil tindakan penegakan hukum.

“Para pejuang, tokoh masyarakat ,  ketua adat, para raja  dan sultan serta seluruh komponen bangsa saat itu sepakat membentuk NKRI  dan memproklamirkanya pada tanggal 17 Agustus 1945. Saat itulah NKRI sudah final,” tegas politisi PDI Perjuangan ini.

Lepas dari itu, jika ada kelompok masyarakat yang berminat menggali dan merekonstruksi sejarah leluhur Indonesia, ungkap Hasanuddin, maka itu sah-sah saja.

“Tapi ini pun perlu kajian komprehensif , apa betul dulu ada Sunda Empire, bahkan di akui oleh PBB segala?” cetusnya.

Lebih lanjut, Hasanuddin mengungkapkan, para tokoh sejarah dan intelektual juga perlu turun tangan untuk meluruskannya . Jangan sampai sejarah dimanipulasi oleh sekelompok orang.

“Namun demikian saya pun melihat ada keturunan kerajaan atau kesultanan yang berjuang melestarikan nilai nilai budaya  yang menjadi local wisdom dengan berbagai kegiatan,” bebernya.

Meski begitu, ujarnya, kegiatan seperti ini perlu diapresiasi dan di beri ruang terutama di bidang budaya dan pariwisata,” bebernya.

“Jangan sampai kegiatan positif itu justru terkoyak oleh segelintir orang untuk kepentingan materi dan hanya membuat onar,” pungkasnya.

Recent Posts

DPR Sebut Mentan Amran Bisa Menjadi Best of Ministry Agriculture

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) Prof Rokhmin…

2 jam yang lalu

Dana Bergulir Dukung Hilirisasi Produk Unggulan Daerah Melalui Koperasi

MONITOR, Cirebon - Hilirisasi komoditas pertanian menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi…

2 jam yang lalu

Perkuat Kelembagaan, Direktorat Pesantren Dinilai Penting menjadi Ditjen

MONITOR, Jakarta - Diskusi Dana Abadi Pesantren bertema Fondasi Kemandirian Pesantren, yang digelar secara hybrid…

2 jam yang lalu

Bertemu Ketua Parlemen Chili, Puan Promosikan Isu Kepemimpinan Perempuan

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani akan mengikuti G20 Parliamentary Speaker's Summit (P20)…

3 jam yang lalu

Hampir 60 Ribu Pekerja Kena PHK di 2024, DPR: Kebijakan Harus Bikin Semua Happy

MONITOR, Jakarta - Dari awal tahun 2024 hingga Oktober lalu, sudah ada hampir 60 ribu…

5 jam yang lalu

PSSI Ambisi Wasit Indonesia Pimpin Pertandingan Piala Dunia 2030

MONITOR, Jakarta - Dalam rangkaian kegiatan C1 Referee Refreshment Course yang berlangsung di Kinasih, Bogor,…

5 jam yang lalu