PARLEMEN

Muncul Fenomena Kerajaan, TB Hasanuddin: Selama Tidak Bertentangan Konstitusi Sah Saja

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin mengatakan bahwa munculnya sejumlah fenomena kelompok yang mengklaim sebagai kerajaan, kekaisaran sah-sah saja, sebagai suatu fakta sejarah.

Akan tetapi, yang menjadi persoalan ketika memori kolektif mengenai sejarah tersebut digunakan untuk mendirikan kembali sistem kerajaan.

“Namun demikian mendirikan kembali sistem kerajaan tentulah bertentangan dengan konstitusi Indonesia dan merupakan langkah mundur dalam berbangsa dan bernegara,” kata Hasanuddin dalam keterangannya, Minggu (19/1).

Bahkan, Hasanuddin menegaskan bahwa mendirikan negara dalam negara dapat dipidanakan menurut Undang-Undang (UU) yang berlaku.

Apalagi, imbuhnya, ditambah dengan unsur penipuan maka aparat dapat segera mengambil tindakan penegakan hukum.

“Para pejuang, tokoh masyarakat ,  ketua adat, para raja  dan sultan serta seluruh komponen bangsa saat itu sepakat membentuk NKRI  dan memproklamirkanya pada tanggal 17 Agustus 1945. Saat itulah NKRI sudah final,” tegas politisi PDI Perjuangan ini.

Lepas dari itu, jika ada kelompok masyarakat yang berminat menggali dan merekonstruksi sejarah leluhur Indonesia, ungkap Hasanuddin, maka itu sah-sah saja.

“Tapi ini pun perlu kajian komprehensif , apa betul dulu ada Sunda Empire, bahkan di akui oleh PBB segala?” cetusnya.

Lebih lanjut, Hasanuddin mengungkapkan, para tokoh sejarah dan intelektual juga perlu turun tangan untuk meluruskannya . Jangan sampai sejarah dimanipulasi oleh sekelompok orang.

“Namun demikian saya pun melihat ada keturunan kerajaan atau kesultanan yang berjuang melestarikan nilai nilai budaya  yang menjadi local wisdom dengan berbagai kegiatan,” bebernya.

Meski begitu, ujarnya, kegiatan seperti ini perlu diapresiasi dan di beri ruang terutama di bidang budaya dan pariwisata,” bebernya.

“Jangan sampai kegiatan positif itu justru terkoyak oleh segelintir orang untuk kepentingan materi dan hanya membuat onar,” pungkasnya.

Recent Posts

Wakil Ketua KPK Minta Mahasiswa Tanamkan Integritas Sejak Dini

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo, meminta kepada para mahasiswa, terutama mahasiswa…

4 menit yang lalu

Kemenag Gelar Pendaftaran Bimtek Penceramah Agama Islam, Dibuka Hingga 4 September dan Gratis!

MONITOR, Jakarta - Direktorat Penerangan Agama Islam (Penais) Kementerian Agama membuka pendaftaran Bimbingan Teknis (Bimtek)…

14 menit yang lalu

Menteri UMKM Luncurkan Program Lokamodal Sebagai Solusi Pembiayaan Alternatif

MONITOR, Makassar - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman meluncurkan program Lokamodal…

7 jam yang lalu

Panglima TNI Hadiri APKASI Otonomi Expo 2025, Produk Lokal Mengglobal

MONITOR, Jakarta - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menghadiri pembukaan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh…

11 jam yang lalu

PBAK 2025, Dirjen Pendis Tekankan Tiga Pesan pada Mahasiswa UIN Siber Cirebon

MONITOR, Jakarta - Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon atau Cyber Islamic University…

13 jam yang lalu

Muktamar PPP Menanti Figur Baru Caketum, Ketua DPP: Tunggu Tanggal Mainnya

MONITOR, Jakarta - Muktamar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) direncanakan akan digelar pada tanggal 27-29 September…

14 jam yang lalu