MEGAPOLITAN

Pemkot Depok Bakal Pangkas Jabatan Eselon III, IV dan V

MONITOR, Depok – Pemerintah Kota Depok, Jawa Barat tengah mempersiapkan penyerderhanaan birokrasi. Bahkan, dalam waktu dekat akan ditentukan jabatan administrator dan pengawas yang berpeluang dilakukan pengawasan.

“Kita akan melakukan akselerasi pemetaan jabatan yang akan dialihkan dari struktural ke fungsional. Tahun 2020 ini, pengalihan jabatan tersebut ditargetkan akan selesai,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok, Hardiono kepada MONITOR, Jumat (17/20).

Menurutnya, jabatan yang akan dialihkan dari struktural ke fungsional yakni pejabat struktural setingkat eselon III, IV dan V.

“Jabatan ini akan kita jadikan sebagai jabatan fungsional,” unjarnya.

Langkah ini, kata Hardiono, menyusul turunnya surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 130/13988/SJ tentang Penyederhanaan Birokrasi pada Jabatan Administrasi yang telah diterima Pemkot Depok tertanggal 13 Desember 2019.

Surat tersebut, jelas Hardiono, berisi tentang mekanisme pemangkasan jabatan eselon III dan IV di jajaran pemerintahan kabupaten/kota.

“Ini (untuk penerapannya), terlebih dahulu kita bahas di internal kita. Setelah itu baru kita laksanakan,” katanya.

Recent Posts

Menaker: Hakim Ad Hoc PHI Jaga Kepastian Hukum

MONITOR, Jakarta — Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pertimbangan hakim yang adil dan jelas menjadi bagian…

10 jam yang lalu

Guru Besar UIN Jakarta: Rekognisi Pesantren Perlu Diikuti Afirmasi Anggaran

MONITOR, Jakarta - Rekognisi negara terhadap pesantren perlu diterjemahkan ke dalam afirmasi kebijakan dan anggaran…

10 jam yang lalu

Kementerian UMKM Perkuat Inkubator untuk Cetak Wirausaha Berkualitas

MONITOR, Surabaya – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan pentingnya memperkuat…

20 jam yang lalu

Menag Berhentikan Prof. Muzakki sebagai Rektor UIN Surabaya

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar memberhentikan Prof. Akh. Muzakki dari tugas tambahan sebagai…

21 jam yang lalu

Wamenaker: Pengesahan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Ditargetkan Oktober 2026

MONITOR, Jakarta — Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menyatakan bahwa pemerintah dan DPR RI…

21 jam yang lalu

Rokhmin Dahuri: Swasembada Pangan Harus Menyejahterakan Petani

MONITOR, Jakarta - Capaian swasembada pangan tidak cukup diukur dari peningkatan produksi dan ketersediaan pangan…

1 hari yang lalu