Wasekjen Partai Gerindra Andre Rosiade (dok: Gatra)
MONITOR, Jakarta – Kasus Jiwasraya mencuri publik dalam beberapa bulan terakhir. Sejumlah fraksi di parlemen Senayan mendesak agar segera dibentuk Panitia Khusus (Pansus) Jiwasraya untuk mengungkap skandal yang terjadi di tubuh BUMN asuransi tersebut.
Salah satu fraksi di DPR yang terus menyuarakan agar Pansus ini dibentuk adalah Gerindra. Anggota DPR RI Andre Rosiade mengatakan, kasus Jiwasraya ini harus segera diselesaikann agar tidak berlarut-larut.
“Fraksi Partai Gerindra mendukung segera diadakan pansus Jiwasraya agar permasalahan segera selesai dan tidak berlarut-larut. Uang nasabah bisa dicairkan, garong-garong dapat ditangkap dan di proses hukum,” kata Andre Rosiade, Rabu (15/1).
Ia menegaskan, adanya Pansus Jiwasraya bukan untuk kepentingan politis melainkan membantu menyelamatkan uang nasabah yang disalahgunakan oleh oknum perusahaan. Dengan Pansus ini, Andre yakin skandal yang terjadi bisa terungkap dan bisa menyeret para pelaku yang terlibat dalam kasus ini.
“Adanya pansus bukan untuk dipolitisasi, tetapi tujuan pansus jelas, membantu menyelamatkan uang nasabah, mengawal kejaksaan agung untuk menyeret para pelaku, dan memberikan evaluasi,” tukas Wasekjen DPP Gerindra ini.
Diketahui, kasus gagal bayar Jiwasraya bermula dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini dianggap sebagai kesalahan utama dalam mengelola investasi di dalam perusahaan. Bukannya memperbaiki kinerja perusahaan dengan mempertimbangkan saham berkualitas, Jiwasraya justru menggelontorkan dana sponsor untuk klub sepak bola dunia, Manchester City, pada tahun 2014.
Sementara pada tahun 2018, Jiwasraya membukukan kerugian unaudited sebesar Rp 15,3 triliun. Pada September 2019, kerugian menurun jadi Rp 13,7 triliun. Kemudian pada November 2019, Jiwasraya mengalami negative equity sebesar Rp 27,2 triliun.
MONITOR, Asahan - Anggota Komisi IV DPR RI fraksi PDI Perjuangan Prof. Dr. Ir. Rokhmin…
MONITOR, Jakarta - Inspektorat Jenderal Kementerian Agama (Itjen Kemenag) telah menyusun hasil identifikasi risiko dan…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah meluncurkan platform aplikasi berbasis integrated nation-wide…
MONITOR, Jakarta - Dalam melaksanakan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan,…
MONITOR, Jakarta - PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) mencatatkan peningkatan signifikan volume kendaraan pada…
MONITOR, Jakarta - Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) mengumumkan hasil…