BERITA

Gara-gara Kasus Suap, Integritas KPU jadi Ambyar

MONITOR, Jakarta – Penetapan Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan sebagai tersangka kasus suap telah mencoreng nama baik penyelenggara Pemilu. Mendengar kabar OTT ini, publik tercengang tak terkecuali Wakil Direktur Madrasah Anti Korupsi (MAK) Gufroni.

Gufroni mengaku kaget dan tak percaya bahwa KPU ternyata rawan suap. Menurutnya, KPU sekarang sudah terpapar virus korupsi.

“Kita tentu sedih, kecewa dan marah ada anggotanya yang tak lagi punya integritas dan justru terlibat praktik suap. Nilai-nilai kode etik penyelenggara Pemilu hancur seketika oleh ulah oknum ini,” ujar Gufroni, dalam keterangan tertulisnya yang diterima MONITOR, Jumat (10/1).

“Gara-gara kasus suap ini, integritas penyelenggara Pemilu menjadi ambyar dan hanya jadi sekedar jargon tak bermakna hanya ada di dalam pasal di UU Penyelenggara Pemilu saja,” tambahnya kecewa.

Untuk mengungkap fakta yang sebenar-benarnya, ia berharap KPK memeriksa seluruh komisioner baik Ketua KPU hingga anggotanya. Selain itu, ia menyarankan agar seluruh ruangan KPU digeledah.

“Kita berharap dengan adanya OTT KPK ini, menjadi pintu masuk untuk membongkar indikasi penyalahgunaan wewenang di tubuh KPU terkait pengelolaan keuangan dalam kegiatan Pilpres dan Pileg yang lalu. Seperti proyek pengadaan logistik di KPU,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, KPK telah menetapkan status tersangka kepada Wahyu Setiawan atas kasus dugaan suap terkait penetapan anggota DPR terpilih periode 2019-2024. Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menyatakan, Wahyu ditetapkan sebagai tersangka setelah rangkaian operasi tangkap tangan di sejumlah lokasi yang menjaring sebanyak delapan orang.

Recent Posts

ASDP Tutup Layanan Nataru, Penumpang Tumbuh dan Kepuasan Publik Sangat Tinggi

MONITOR, Jakarta - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) resmi menutup penyelenggaraan Angkutan Natal dan Tahun…

2 jam yang lalu

DPR: KUHP dan KUHAP Baru Jamin Aktivis Tak Bisa Asal Dipenjara

MONITOR, Jakarta - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan reformasi hukum pidana dengan terbitnya…

5 jam yang lalu

Haji 2026, Pemerintah Perkuat Petugas dan Layanan Ramah Perempuan

MONITOR, Jakarta - Pemerintah menegaskan komitmennya menghadirkan layanan haji yang ramah perempuan melalui penguatan kualitas…

7 jam yang lalu

Tinjau IKN, Menag Harap Rumah Ibadah di IKN Jadi Simbol Kerukunan Beragama

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar meninjau progres pembangunan fasilitas rumah ibadah di Ibu…

8 jam yang lalu

Eks Menag Yaqut Tersangka, DPR: Kerja Pansus Tidak Sia-sia

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI sekaligus Ketua Panja Haji 2025, Abdul…

10 jam yang lalu

Buka Diklat PPIH 2026, Menhaj Gus Irfan: Fokus Bahasa Arab dan Disiplin

MONITOR, Jakarta - Kementerian Haji dan Umrah resmi membuka Pendidikan dan Latihan (Diklat) Petugas Penyelenggara…

13 jam yang lalu