Atasi Kerugian Banjir Ibukota, Bamus Betawi Minta Pemprov Belajar Sejarah

MONITOR, Jakarta – Pemprov DKI harus belajar dari sejarah dalam meminimalisir dampak kerugian banjir yakni dengan mengikuti jejak Raja Tarumanegara yang melakukan tindakan preventif agar masyarakatnya terminimalisir akibat dampak banjir di wilayahnya.

“Saya mengapresiasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang telah fokus dalam penanganan saat terjadi banjir sebagaimana sejarah telah mencatat sejak zaman Kerajaan Tarumanegara bahwa DKI Jakarta memang daerah rawan banjir,” ujar Sekretaris Umum Bamus Betawi Jakarta Timur Subhan Ansori, kepada MONITOR, Jumat (3/1).

Oleh karenanya, dikatakan Subhan, Pemprov DKI harus bertanggungjawab atas hilangnya aset pribadi yang hilang atau hanyut atas terjadinya banjir.

“Banyak keluhan masyarakat yang menyampaikan harus kemana mengadu dan siapa yang bertanggung jawab atas kehilangan asset pribadi mereka yang hanyut dan hancur akibat banjir,” terangnya.

Menurut Subhan, Gubernur jangan cengeng terhadap pengaduan dan tuntutan ganti rugi masyarakat yang terkena dampak akibat banjir di awal tahun 2020.

“Bila tidak kuat, angkat bendera putih saja,” tegasnya.

Menurutnya, tuntutan tersebut sangat relevan, melihat gubernur sangat lemah dalam melakukan tindakan preventif atau tindakan program pra datangnya banjir.

Lanjutnya, Aceh dan Nias belajar dari akibat peristiwa dahsyat Tsunami, maka di sana selalu dilakukan program sosialisasi simulasi penanganan bencana alam serta terpasangnya rambu-rambu evakuasi bila terjadi bencana alam.

“Jakarta seharusnya belajar lebih, apalagi siklus lima tahunan banjir besar pasti menyapa Jakarta dan titik-titik rawan bencana banjir sudah sangat terang benderang ada dalam wilayah monitor Pemda DKI Jakarta,” terangnya.

Subhan yang juga Wakil Ketua LPBH NU DKI Jakarta ini menyebut, Gubernur DKI Jakarta agar lebih memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat Jakarta yang berada di pusat-pusat kampong DKI Jakarta bukan lebih memprioritaskan APBD untuk trotoar yang berada di Jalan-jalan protokol atau wilayah gedung-gedung DKI Jakarta dan program lainnya yang kurang menyentuh masyarakat bawah secara langsung.

“Kebutuhan dasar masyarakat saja tidak diprioritaskan, bagaimana kami meminta pelestarian Kebudayaan Betawi menjadi bagian dari 5 prioritas program unggulan DKI Jakarta,” pungkasnya.