DPR Bentuk Tim Supervisi, Puan: Penulisan Ulang Sejarah Harus Dilaksanakan Sejelas-jelasnya

MONITOR, Jakarta – DPR RI membentuk tim untuk melakukan supervisi terhadap penulisan ulang sejarah yang dilakukan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenbud RI). Ketua DPR RI Puan Maharani sempat menegaskan agar proyek penulisan sejarah ulang dilaksanakan sejelas-jelasnya.

Adapun Tim Supervisi dibentuk DPR setelah proyek penulisan ulang sejarah menuai berbagai kontroversi. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pembentukan tim ini diputuskan setelah berkonsultasi dengan Ketua DPR Puan Maharani dan hasil musyawarah dengan pimpinan DPR RI lainnya.

Dalam beberapa kali kesempatan, Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan agar penulisan sejarah berjalan tanpa menghilangkan fakta-fakta penting yang ada. Seperti saat ia dimintai tanggapan oleh pewarta di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/7).

“Jadi, jangan sampai fakta-fakta sejarah kemudian tidak dihargai dan dihormati,” kata Puan seperti dikutip pada, Senin (7/7/2025).

Sebelumnya, sejumlah anggota Komisi X DPR RI juga meminta agar penulisan ulang sejarah Indonesia yang tengah dilakukan Kemebud ditunda bahkan dihentikan karena menuai banyak kontroversi.

Salah satunya terkait insiden pemerkosaan massal dalam tragedi 1998 dalam penulisan sejarah ulang. Hal ini buntut pernyataan Menbud Fadli Zon yang menyebut tak ada bukti soal pemerkosaan massal ‘98.

Mengenai hal ini, Puan tak ingin dalam proses penulisan ulang sejarah Indonesia ada pihak yang merasa dirugikan atau dihilangkan jejak sejarahnya. Karena itu, ia menekankan bahwa seluruh proses harus dilakukan dengan penuh transparansi dan akuntabilitas.

“Kita harus sama-sama menghargai dan menghormati bahwa penulisan sejarah itu harus dilaksanakan sejelas-jelasnya, seterang-terangnya, tanpa ada pihak yang merasa dirugikan atau dihilangkan jejak sejarahnya,” tutur perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Pemerintah diketahui melibatkan 113 sejarawan dari seluruh Nusantara dalam Tim Penulisan Ulang Sejarah Nasional, meskipun ada juga sejarawan yang akhirnya memutuskan mundur karena menemukan kejanggalan. Untuk itu, Puan menegaskan agar proyek penulisan sejarah ulang dilandasi dengan prinsip saling menghargai.

Puan juga menegaskan bahwa jangan sampai ada fakta-fakta sejarah yang dihilangkan dalam proyek yang digarap Kemenbud RI.

“Kalau kemudian dalam fakta-fakta sejarah itu memang dianggap ada yang kemudian tidak perlu, ya apa betul? Karena kan banyak ahli-ahli sejarah yang menyatakan kita harus menyatakan namanya fakta sejarah,” tegas Puan.

Dalam kesempatan lain, cucu Proklamator RI Sukarno itu mengingatkan agar jangan sampai ada sejarah yang dihilangkan. Hal tersebut disampaikan Puan saat dimintai tanggapan soal penulisan ulang sejarah Indonesia yang akan menghapus istilah ‘Orde Lama’ pada akhir Mei lalu.

“Ya itu apapun kalimatnya, apapun kejadiannya jangan sampai ada yang tersakiti, jangan sampai ada yang dihilangkan karena sejarah tetap sejarah. Jadi harus dikaji dengan baik dan dilakukan dengan hati-hati,” ujar Puan.

“Kalau memang ingin diperbaiki silakan, namun namanya sejarah apakah itu pahit ataukah baik ya kalau memang harus diulang ya diulang dengan sebaik baiknya,” imbuh mantan Menko PMK itu.

Puan menegaskan pentingnya transparansi dari Pemerintah dalam proses penulisan ulang sejarah Indonesia kepada publik. Ia mengingatkan agar penulisan ulang sejarah tidak mengaburkan fakta sejarah yang pernah terjadi sejak Indonesia merdeka.

“Yang penting jangan ada pengaburan atau penulisan ulang terkait sejarah yang tidak meluruskan sejarah,” tutur Puan.

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR ini juga mengingatkan agar semangat Jas Merah yang digaungkan Proklamator sekaligus Presiden pertama RI, Sukarno, tetap dipegang teguh. Puan juga meminta Jas Merah (Jangan Sekali-sekali Melupakan Sejarah) dijadikan pedoman terkait rencana penulisan ulang sejarah bangsa.

“Jadi ‘Jas Merah’, jangan sekali-sekali melupakan sejarah,” tegas Puan.

Puan pun sempat mengatakan, memang tak semua catatan sejarah bangsa Indonesia indah. Namun ia menyebut penting agar sejarah tetap dimaknai sebagai mana adanya agar nilai-nilai yang terkandung dalam sejarah itu tetap hidup di tengah-tengah masyarakat.

“Bagaimana kemudian ke depan itu kita harus juga memperlihatkan kepada generasi muda bahwa Indonesia itu berdiri oleh pahlawan-pahlawan kita, oleh apapun yang terjadi ya,” terangnya.

“Harus tahu kenapa Indonesia berdiri, pahit dan getirnya, berhasil dan baiknya, itu karena memang sudah banyak sekali hal yang terjadi,” sambung Puan.

Sebagai informasi, Tim supervisi akan terdiri dari Komisi III DPR RI yang membidangi hukum dan Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan dan kebudayaan. Tim supervisi dipastikan akan bekerja secara profesional.

Menurut Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Tim supervisi ini ditugaskan untuk memastikan sejarah ditulis ulang dengan baik.

“Setelah konsultasi dengan Ketua DPR dan sesama pimpinan DPR lainnya, maka DPR akan membentuk menugaskan tim supervisi penulisan ulang sejarah,” ungkap Dasco dalam keterangannya, Sabtu (5/7/2025).

Dasco yang juga Ketua Harian Partai Gerindra itu berharap dengan supervisi ini, penulisan ulang sejarah yang digagas Kemenbud RI tidak lagi menjadi polemik.

“Sehingga hal-hal yang menjadi kontroversi itu akan menjadi perhatian khusus oleh tim ini dalam melakukan supervisi terhadap penulisan ulang sejarah yang dilakukan tim yang dibentuk oleh Kementerian Kebudayaan,” tutupnya.