Bamsoet: Muhammadiyah Setuju Dilakukan Amandemen Terbatas

MONITOR, Jakarta – Sebagai salah satu ormas terbesar di Indonesia, Muhammadiyah setuju dengan amandemen terbatas UUD NRI 1945. Muhammadiyah sepakat amandemen terbatas hanya dilakukan untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, saat menerima silaturahim Pimpinan MPR RI di kantor Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Senin (16/12).

“Muhammadiyah setuju jika amandemen terbatas UUD 1945 sebagai penguatan Garis Besar Halauan Negara (GBHN), namun harus mengutamakan pengkajian yang mendalam dan tidak tergesa-gesa,” ujar Haedar Nashir dalam keterangan tertulisnya.
⁣
Ia menjelaskan, dalam pembukaan UUD 1945 terdapat prinsip mendasar mengenai tujuan nasional dan kewajiban pemerintahan. Menurutnya, nilai-nilai mendasar ini tidak bisa dibiarkan tanpa GBHN.

“Presiden dan Wakil Presiden terpilih harus punya pedoman, yaitu GBHN untuk meluruskan visi misinya,” terangnya.

Sementara itu, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan keinginan Muhammadiyah menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara sesuai dengan hasil Sidang Tanwir Muhammadiyah di Samarinda, Kalimantan Timur, pada Mei 2014. Pokok-Pokok Haluan Negara diperlukan sebagai wadah untuk mengelaborasi tujuan bangsa seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

“Presiden harus punya pedoman dalam pembangunan. Visi dan misi Presiden tak boleh lepas dari Pokok-Pokok Haluan Negara. Karenanya, Muhammadiyah setuju dilakukan amandemen terbatas untuk menghidupkan kembali haluan negara,” tutur Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menjelaskan, tantangan yang dihadapi Indonesia sebagaimana juga dihadapi negara dunia lainnya akan semakin kompleks. Penyelesaiannya pun tak bisa dilakukan hanya dalam tempo lima hingga sepuluh tahun. Namun perlu berpuluh tahun dan kontinuitas dari satu periode pemerintahan ke pemerintahan penggantinya.

Turut hadir para Wakil Ketua MPR RI, antara lain Hidayat Nur Wahid (F-PKS), Zulkifli Hasan (F-PAN), dan Arsul Sani (F-PPP). Rombongan MPR RI diterima pengurus PP Muhammadiyah, antara lain Ketua Umum Prof. Haedar Nashir, Sekretaris Umum Dr. Abdul Muti, Bendahara Umum Suyatno, serta para Ketua seperti Dr. Anwar Abbas dan Dr. Goodwil Zubir.