Pengamat Politik dari Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago (Ipang) (Foto: Tribun News)
MONITOR, Jakarta – Isu penambahan masa jabatan presiden melalui wacana amademen terbatas Undang-Undang Dasar 1945 dinilai sebagai ide yang ngawur dan a-historis.
Demikian dikatakan Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Sarwi Chaniago (Ipang) dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Rabu (4/12).
Ia mengingatkan, pengalaman pahit di bawah rezim Orde Lama dan Orde Baru sudah lebih dari cukup untuk tidak bermain-main dengan wacana semacam ini.
Ipang menjelaskan prinsip dasarnya kekuasaan itu harus dibatasi dan diawasi karena punya kecenderungan menyeleweng dan menyimpang.
“Pengawasan dan pembatasan adalah harga mati jika kita tidak ingin masuk ke dalam lubang yang sama rezim otoriter masa lalu,” kata dia.
Masih dikatakan dia, Jokowi pun akan menolak amendemen karena berpotensi merembes ke pasal-pasal lain yang tidak mencerminkan jati diri bangsa sebagai bangsa demokratis seperti Pilpres via MPR maupun penambahan masa jabatan presiden dan seterusnya.
“Wajar Pak Jokowi sedikit meradang, karena Pak Jokowi paling dirugikan dengan mencuatnya wacana ini (dipublik),” pungkasnya.
MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama bekerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan sejumlah Lembaga…
MONITOR, Depok - Universitas Islam Depok (UID) kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga mutu dan kualitas…
MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani merespons pernyataan Gedung Putih terkait kerja sama…
MONITOR, Jakarta - Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) melalui Dinas Perhubungan (Dishub) mulai memetakan…
MONITOR, Jakarta - Bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional 2025, Kementerian Perindustrian bersama Dharma Wanita…
MONITOR, Jakarta - Dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional pada 23 Juli 2025, Direktur Utama…