MONITOR, Jakarta – Desakan agar Komjen Pol Firli Bahuri mundur dari Polri ketika dilantik jadi Ketua KPK terus bergulir. Melihat hal ini, Indonesia Police Watch (IPW) menyebut, desakan tersebut muncul karena ada oknum KPK yang tidak suka atas kehadiran Firli di lembaga anti rasuah tersebut.
“Jika nanti dilantik menjadi Ketua KPK, Komjen Firli tidak perlu mundur dari polri. Sebab tidak ada Undang-undang (UU) yang mengatur atau menyatakan bahwa perwira tinggi aktif polri yang terpilih menjadi pimpinan KPK harus mundur dari polri,” ujar Ketua Presidium IPW Neta S Pane, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (29/11).
Menurut Neta, masa dinas Firli sebagai anggota polri tidak lama lagi. Setelah itu, dia akan pensiun dan menjadi masyarakat sipil.
“Selama ini, perwira tinggi polri yang terpilih jadi pimpinan adalah purnawirawan sehingga tidak dipermasalahkan, baik oleh internal KPK maupun eksternal KPK,” terangnya.
Kini muncul masalah karena oknum oknum yang merasa menjadi penguasa di KPK selama ini, ketakutan melihat kehadiran Firli, terutama oknum yang disebut sebagai “polisi Taliban”, padahal bagi masyarakat luas tidak masalah apakah Firli jenderal aktif atau tidak.
Neta melihat, ada dua hal yang membuat orang-orang di KPK ketakutan terhadap Firli. Pertama, Firli pernah menjadi deputi penindakan KPK sehingga dia tahu persis borok dan orang-orang yang menjadi biang kerok di lembaga anti rasuah itu.
Kedua, Firli akan mereformasi KPK dengan paradigma baru, tentunya kepentingan orang-orang yang sok berkuasa di KPK akan tersapu.
“Kedua hal itu akan mudah dilakukan Firli dan tidak ada yang berani mengganggunya, mengingat Firli adalah jenderal aktif, yang jika terjadi aksi boikot oleh kelompok “polisi Taliban”, Firli tinggal mengerahkan para penyidik dari polri,” tandasnya.
Jadi desakan Firli agar mundur dari polri itu lebih pada kepentingan oknum tertentu dan tidak menyangkut kepentingan masyarakat. Sebab jika pun nanti Firli dinilai menyalahgunakan posisinya sebagai jenderal aktif, masyarakat akan bereaksi dan memprotesnya, terutama IPW akan mengawasinya secara ketat.
