PARLEMEN

Komite I DPD Usul Anggaran Pelaksanaan Pilkada Jangan Beratkan APBD

MONITOR, Jakarta – Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sudah ditandatangani sembilan kabupaten di Nusa Tenggara Timur (NTT) terkait dengan pelaksanaan Pilkada Tahun 2020. Meski demikian, beban anggaran yang dirasakan sangat menguras kas keuangan APBD sembilan kabupaten itu.

Hal ini terungkap dalam pertemuan Komite I DPD RI dengan sembilan Kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada tahun 2020, bertempat aula kantor Gubernur NTT, Kamis (14/11) kemarin.

Wakil Ketua II dari Dapil Sulawesi Utara Djafar Alkatiri menjelasan, Komite I berkomitmen untuk terus mengawal proses demokratisasi dalam Pilkada Serentak, tentunya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki oleh lembaga senator tersebut.

Komitmen ini, sambung dia, akan dimulai dengan melakukan pengawasan pelaksanaan Pilkada 2020 dengan menyerap berbagai informasi berkaitan dengan persiapan Pilkada Serentak nanti.

“Ini semua kami lakukan dalam rangka memastikan bahwa proses demokratisasi ini dapat berjalan sesuai dengan asas demokrasi yang kita pilih, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (LUBER-JURDIL) serta dapat menghasilkan pimpinan-pimpinan daerah yang legitimate dan credible serta mampu mensejahterakan masyarakatnya,” kata Djafar dalam keterangan tertulisnya, Jumat (15/11).

Tidak hanya itu, Djafar juga mengungkapkan tentang rencana revisi UU Pilkada (UU No.10/2016) dengan menekankan pada beberapa isu. Antara lain, penguatan Bawaslu, penyederhanaan tahapan Pilkada, regulasi yang diterbitkan KPU khususnya berkaitan dengan e-rekap.

“Termasuk mantan narapidana yang ikut Pilkada, dan isu strategis lainnya yang berkembang,” sebut dia.

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah Kabupaten termasuk Gidion (Bupati Sumba Timur) dan Nikodemus (Bupati Sabu Raujua) yang hadir dalam pertemuan tersebut menyarankan kedepannya agar anggaran Pilkada tidak lagi memberatkan APBD.

Sebagai Kabupaten yang termasuk ke dalam kapasitas fiskalnya terbatas, adanya alokasi anggaran Pilkada di APBD cukup mengurangi alokasi anggaran bagi pembangunan dan pelayanan di daerah mereka.

“NPHD sudah di tandatangani, anggaran cukup besar bagi kami. Menyerap anggaran yang cukup besar dan kami harus menyesuaikan anggaran untuk pembangunan daerah,” sebut dia.

“Selain itu, Pemda juga harus menanggung biaya BPJS kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dan penyesuaian Upah Minimum sementara peningkatan Dana Alokasi Umum (DAU) hanya sedikit,” keluhnya.

Untuk diketahui, sembilan Kabupaten tersebut masuk kedalam 270 daerah yang akan mengadakan Pilkada di Tahun 2020 ini. Sembilan Kabupaten tersebut adalah: Kab. Sabu Raijua; Kab. Timur Tengah Utara; Kab. Malaka; Kab. Sumba Timur; Kab. Sumba Barat; Kab. Belu; Kab. Ngada; Kab. Manggarai Barat; dan Kab. Manggarai.

Recent Posts

Gelar Sekolah Politik Anggaran, Fraksi PKB Pelototi APBD Kota Depok

MONITOR, Jakarta - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) sepertinya serius menjawab tantangan Penjabat (Pj) Sekda…

2 jam yang lalu

Kementerian PU Segera Rampungkan Seksi 4 Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat

MONITOR, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mempercepat penyelesaian Jalan Tol Kuala Tanjung -…

4 jam yang lalu

Program Sekolah Rakyat Solusi Konkret Atasi Akes Pendidikan Keluarga Miskin Ekstrem

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Arzeti Bilbina, meminta pemerintah mengintensifkan pelaksanaan program Peluncuran…

4 jam yang lalu

Menag Minta Kampus PTKIN Kembangkan Ekoteologi

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar meminta kampus Peguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN)…

5 jam yang lalu

Menperin Raih Komitmen Tiga Prinsipal Otomotif Jepang, Harga Stabil dan Tidak PHK

MONITOR, Jakarta - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita meminta komitmen kepada tiga produsen otomotif besar…

8 jam yang lalu

Menag Siap Terlibat Aktif pada Program Wakaf Produktif Pertanian yang Digagas ICMI dan IPB

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan kesiapan Kementerian Agama untuk terlibat aktif dalam…

10 jam yang lalu