POLITIK

Jadi Bos BUMN, Ruhut: Kalau Ahok Diminta Mundur dari PDIP, Ketum PPP Juga!

MONITOR, Jakarta – Sejak namanya melejit digadang bakal mengisi kursi pejabat papan atas di BUMN PT. Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tak lepas dari perhatian banyak kalangan.

Ahok, yang kini menjadi kader PDIP diminta untuk melepaskan atribut parpolnya. Permintaan itu diutarakan langsung oleh politikus PPP Achmad Baidowi.

Anggota Komisi VI DPR itu menilai, pejabat BUMN harus bersih dari atribut partai politik (parpol). Untuk itu, ia meminta Ahok untuk melepas statusnya sebagai kader PDIP yang disandangnya sejak 26 Januari 2019.

Menanggapi hal ini, politikus PDIP Ruhut Sitompul tak terima. Ia menilai jika PPP terus mendesak Ahok untuk mundur dari PDIP jika diangkat jadi bos BUMN, maka hal yang sama juga harus dilakukan Ketua Umum PPP.

Diketahui, Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa ditunjuk Jokowi menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas. Hingga kini, ia pun tidak melepas jabatan politiknya.

“Kalau Ahok diminta mundur dari PDI Perjuangan karena akan menjabat di BUMN oleh Wakil Sekjen PPP, tegas aku minta Ketua Umum PPP juga harus mundur dari Ketua Umum PPP karena jabatannya sebagai Pembantu Presiden RI,” tegas Ruhut Sitompul, Jumat (15/11).

Recent Posts

Partai Gelora Sebut Koperasi Merah Putih Fondasi Ekonomi Bangsa

MONITOR, Jakarta - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menyambut dengan penuh semangat dan apresiasi atas…

2 jam yang lalu

Pemkot Tangsel dan Pemkab Pandeglang Resmi Tandatangani Kerja Sama Penanganan Sampah

MONITOR, Ciputat - Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dan Pemerintah Kabupaten Pandeglang resmi menandatangani perjanjian…

2 jam yang lalu

Kemenag Buka Pendaftaran PTP Program KIP Kuliah, Ada 21.490 Kuota Mahasiswa

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama kembali akan menyalurkan bantuan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP…

2 jam yang lalu

Suara Keras Puan Terhadap Skandal Beras Oplosan Dinilai Lindungi Rakyat

MONITOR, Jakarta - Di tengah berbagai masalah yang tengah menghimpit kehidupan masyarakat, temuan beras premium…

9 jam yang lalu

Soal Isu Data WNI Dikelola AS, DPR: Negosiator Indonesia Harus Merujuk UU PDP

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menanggapi isu pengelolaan data pribadi…

9 jam yang lalu

UMKM Danau Toba Semakin Berdaya Saing Lewat Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro

MONITOR, Sumut - Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berkolaborasi dengan 21 kolaborator kementerian/lembaga…

10 jam yang lalu