Jadi Bos BUMN, Ruhut: Kalau Ahok Diminta Mundur dari PDIP, Ketum PPP Juga!

583
Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) (dok: Asep/Monitor)

MONITOR, Jakarta – Sejak namanya melejit digadang bakal mengisi kursi pejabat papan atas di BUMN PT. Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tak lepas dari perhatian banyak kalangan.

Ahok, yang kini menjadi kader PDIP diminta untuk melepaskan atribut parpolnya. Permintaan itu diutarakan langsung oleh politikus PPP Achmad Baidowi.

Anggota Komisi VI DPR itu menilai, pejabat BUMN harus bersih dari atribut partai politik (parpol). Untuk itu, ia meminta Ahok untuk melepas statusnya sebagai kader PDIP yang disandangnya sejak 26 Januari 2019.

Menanggapi hal ini, politikus PDIP Ruhut Sitompul tak terima. Ia menilai jika PPP terus mendesak Ahok untuk mundur dari PDIP jika diangkat jadi bos BUMN, maka hal yang sama juga harus dilakukan Ketua Umum PPP.

Diketahui, Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa ditunjuk Jokowi menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas. Hingga kini, ia pun tidak melepas jabatan politiknya.

“Kalau Ahok diminta mundur dari PDI Perjuangan karena akan menjabat di BUMN oleh Wakil Sekjen PPP, tegas aku minta Ketua Umum PPP juga harus mundur dari Ketua Umum PPP karena jabatannya sebagai Pembantu Presiden RI,” tegas Ruhut Sitompul, Jumat (15/11).