MEGAPOLITAN

Dituding PSI Pangkas Dana Revitalisasi Sekolah untuk Formula E, Disdik DKI Angkat Bicara

MONITOR, Jakarta – Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengakui ada perbaikan rencana anggaran dengan menurunkan anggaran revitalisasi gedung sekolah. Namun, pemotongan itu tidak ada hubungannya dengan Formula E.

Dituturkannya, rencana awal sebanyak 105 lokasi dengan usulan anggaran sebesar Rp 2.570.202.489.835,00 (Rp 2,570 triliun). Kemudian penyesuaian jumlah dan anggaran gedung sekolah yang direhabilitasi menjadi 86 lokasi dengan nilai sebesar Rp 2.114.819.786.888,00 (Rp 2,114 triliun) atau terkoreksi sebesar Rp 455.382.720.947,00 (455,38 miliar).

“Selanjutnya diusulkan untuk digunakan sebagai penyesuaian anggaran pembangunan unit sekolah baru SMK sebesar Rp. 163.308.535.435,00 (Rp 163,3 miliar) dan pembangunan ruang kelas baru SMK sebesar Rp 113.324.256.750,00 (Rp 113,3 miliar) atau seluruhnya sebesar Rp 276.632.792.185,00 (Rp 276 miliar),” kata Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Syaefuloh Hidayat.

Dengan demikian, Syaefuloh menepis anggapan PSI soal pengurangan anggaran untuk Formula E. Pengurangan pun merupakan hasil penelitian dan sudah disampaikan kepada DPRD dalam rapat pembahasan.

“Faktanya, tidak ada pemotongan anggaran rehab gedung sekolah untuk Formula E. Penyesuaian anggaran rehabilitasi gedung sekolah yang dibahas bersama anggota Dewan dalam Rapat Komisi didasarkan hasil penelitian teknis dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta secara profesional,” kata Syaefuloh.

Sebelumnya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyebut sejumlah anggaran penting di DKI Jakarta justru dipangkas demi perhelatan Formula E.

Dalam KUA-PPAS 2020, Pemprov DKI Jakarta menganggarkan Rp 1,16 triliun untuk menjadi tuan rumah dan memfasilitasi event balap mobil listrik Formula E, tahun depan. Namun, menurut PSI, proses pembahasan dan penyusunan anggaran Formula E tersebut justru dengan memotong anggaran-anggaran yang jauh lebih penting dan mendasar bagi kepentingan warga Jakarta.

Recent Posts

BBM Nelayan Rp15.000, GNTI: Benahi Akses dan Tata Kelola agar Kebijakan Tepat Sasaran

MONITOR, Jakarta – Ketua PP Gerakan Nelayan Tani Indonesia (GNTI) Bidang Nelayan, Sarana dan Prasarana,…

8 jam yang lalu

LSAK Desak Presiden Copot Jaksa Agung, Sebut Jadi Tolok Ukur Independensi Pengusutan Dugaan Korupsi Eks Jampidsus

MONITOR, Jakarta – Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK) mendesak Presiden segera mencopot Jaksa Agung ST.…

8 jam yang lalu

Kemnaker Petakan Kebutuhan Industri Jepang untuk Perluas Peluang Kerja bagi Tenaga Kerja Indonesia

MONITOR, Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memetakan kebutuhan industri Jepang dalam upaya menyelaraskan penyiapan tenaga…

12 jam yang lalu

Komnas Haji: Skema Biaya Haji 2027 Populis tapi Berpotensi Mengganggu Keberlanjutan

MONITOR, Tangerang Selatan - Ketua Komnas Haji, Dr. H. Mustolih Siradj, S.H.I., M.H., menilai rancangan…

13 jam yang lalu

Legislator Soal Remaja Diperkosa 27 Orang: Ini Extraordinary Crime yang Perlu Penanganan Luar Biasa

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah menyatakan keprihatinannya atas kasus dugaan pemerkosaan…

17 jam yang lalu

Legislator Usul DPR Gunakan Hak Angket Atasi Ketegangan Polri Vs Kejaksaan Buntut Kasus Hukum Eks Jampidsus

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Benny K Harman meminta DPR menggunakan hak…

18 jam yang lalu