MEGAPOLITAN

Ditolak PSI, Pemprov DKI Akan Kaji Manfaat Event Balapan Formula E

MONITOR, Jakarta – Pemprov DKI Jakarta melalui Sekertaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah, menegaskan pihaknya akan menyampaikan kajian terkait efek penyelenggaraan Jakarta E-Prix atau Formula E 2020 ke DPRD setempat.

Kajian tersebut dilakukan usai muncul penolakan dari Fraksi PSI. PSI menyatakan, kejuaraan tersebut akan menghabiskan anggaran triliunan rupiah hanya untuk beberapa hari saja, yang tidak jelas tujuan serta asas manfaatnya ditengah defisit anggaran.

Saefullah menegaskan, hasil kajian itu akan menjelaskan efek domino dari penyelenggaraan Formula E, termasuk meningkatkan pendapatkan dunia usaha seperti hotel, pusat perbelanjaan, hingga UMKM.

“Nanti ada kajiannya akan kita sampaikan kalau dipertanyakan dewan. Mereka bayar pajak ke kita seperti itu kemungkinan efeknya,” kata Saefullah kepada, Senin (11/11).

Sebelumnya PT Jakarta Propertindo (Jakpro) mengusulkan anggaran dana RP767 miliar pada Penyertaan Modal Daerah (PMD) APBD 2020 untuk penyelenggaraan Formula E.

Terkait usulan tersebut, Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov setempat membatalkan rencana peyelenggaraan kejuaraan Formula E 2020.

Sekadar informasi, nantinya balapan Formula E yang akan berlangsung di sekitaran Monumen Nasional (Monas) sebagai sirkuit jalan raya akan digelar pada 6 Juni 2020 mendatang.

Recent Posts

Menghidupkan Kembali ‘Roh’ Keikhlasan Guru di Tengah Badai Administrasi Digital

Oleh: Zizah Nurazizah (Mahasiswa Magister Manajemen Pendidikan Universitas Pamulang) Dunia pendidikan kita hari ini sedang…

4 jam yang lalu

IPW: Penempatan Razman di Lapas Cipinang Sudah Sesuai Prosedur dan Pertimbangan Medis

MONITOR, Jakarta – Indonesia Police Watch (IPW) menilai polemik terkait penempatan pengacara Razman Arif Nasution…

5 jam yang lalu

Kemenhaj Fokus Kawal 5 Persen Jemaah Haji Terakhir di Madinah, Pastikan Layanan Optimal

MONITOR, Jakarta — Memasuki hari operasional ke-71 penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M, Selasa (30/6/2026), Kemenhaj…

6 jam yang lalu

SETARA Institute Kritik Pelibatan Taruna Akmil di Sekolah Rakyat: Jangan Normalisasi Multifungsi TNI di Ruang Pendidikan

MONITOR, Jakarta - Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi, mengkritik kebijakan pemerintah yang melibatkan taruna…

6 jam yang lalu

Puan Dorong Kasus Dugaan Intimidasi Dokter Oleh Anggota DPRD Diselidiki Hingga Tuntas

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi soal kasus dugaan intimidasi yang dilakukan…

7 jam yang lalu

Puan Pimpin Paripurna DPR, Bahas LHP LKPP 2025 Hingga Persetujuan Naturalisasi 2 Pesepakbola

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna DPR RI yang ke-22…

9 jam yang lalu