Gak ada Wagub dinilai jadi salah satu sebab kisruh APBD DKI Jakarta

230

MONITOR, Jakarta – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta menganggap kekosongan kursi Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta yang ditinggalkan selama 16 bulan ini menjadi salah satu penyebab adanya masalah di penyusunan anggaran untuk APBD tahun 2020. Hal ini disampaikan Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Mohammad Arifin, di salah satu stasiun televisi swasta, di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jum’at (1/11/2019).

Arifin menyampaikan, sepeninggal Sandiaga Uno pada medio Agustus 2018, sangat mengganggu kinerja Gubernur Anies Baswedan dalam mengelola pemerintahan.

“Puncaknya, terlihat pada penyusunan anggaran 2020 saat ini, yang akhirnya ramai,” sebut Arifin, yang juga Ketua MPW PKS DKI Jakarta ini.

Karena menurutnya, salah satu pembagian tugas dari Gubernur Anies kepada Wakil Gubernur Sandiaga Uno adalah dengan mencermati anggaran yang disusun setiap tahunnya.

“Sudah saatnya, Pak Anies harus ada pendampingnya yang mengerti tentang postur anggaran, agar tidak terjadi lagi kesalahan dalam penyusunan, sebab kejadian ini tidak ada ditahun sebelumnya,” tandas Arifin.