MEGAPOLITAN

Tina Toon Ngarep Defisit Anggaran Tidak Ganggu Layanan Publik

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Agustina H (Tina Toon) mengharapkan defisit anggaran tidak menggangu pelayanan publik. Menurutnya, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus bisa mengefesiensikan penggunaan anggaran yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat.

“Anggaran ini kan banyak dikurangi, tapi jangan sampai mengurangi efesiensi pekerjaan sama performa. Jangan sampai adanya pengurangan ini mengganggu pelayanan kepada masyarakat,” ujar Tina Toon di Gedung DPRD Jakarta, Selasa (29/10).

Diakuinya, Komisi A DPRD DKI masih menyoroti Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 bersama beberapa OPD. Menurutnya, wakil rakyat di Kebon Sirih itu meminta penjelasan mata anggaran yang tercantum dalam KUA-PPAS serta urgensinya untuk masyarakat Jakarta.

“Misalnya kantor lurah ada yang direnovasi dengan anggaran terlalu besar, tapi kantor lurah lainnya tidak jadi direnovasi. Ininjadi pertanyaan Kan bisa direnovasi sebagian-sebagian,” ucapnya.

Dia mengatakan, defisit anggaran yang diajukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam bentuk KUA-PPAS itu masih menjadi polemik bagi anggota DPRD DKI Jakarta. Bahkan, beberapa komisi di DPRD DKI Jakarta tidak mau melanjutkan pembahasan KUA-PPAS karena pengajuan revisi KUA-PPAS tidak disertai peraturan gubernur.

“Karena kan sebelumnya RAPBD DKI 2020 itu diajukan sebesar Rp 95 triliun, cuma ternyata turun, jadi Rp 89 triliun. Ini jadi polemik. Di komisi D pembahasannya ditunda karena adanya penurunan itu, tapi kami di komisi A tetap dilanjutkan. Yang penting untuk perubahan ini bisa dipertanggungjawabkan,” ungkapnya.

Tina pun mengapresiasi sejumlah OPD karena mau menyesuaikan beberapa kegiatan dengan perubahan KUA-PPAS yang diajukan. Salah satunya, mata anggaran untuk penyediaan makanan dan acara seremonial dikurangi. Namun, mantan artis cilik ini berharap anggaran untuk sektor pengawasan tidak dikurangi.

“Cuma beberapa juga kita kritisi seperti penurunan anggaran pengawasan. Itu kita pertanyakan, jangan sampai kita kebobolan. Karena penggunaan anggaran ini perlu pengawasan sangat ketat. Kayak sekarang ini, pendapatan daerah tidak mencapai target. Itu kan perlu diantisipasi,” pungkasnya.

Recent Posts

DPR Dorong Pemerintah Pusat dan Pemda Kolaborasi Tangani Banjir Jakarta, Jangan Gali Lubang Tutup Lubang

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera memberi perhatian serius terhadap…

8 jam yang lalu

Soroti Bencana Alam di Sejumlah Wilayah, Puan Minta Pemerintah Mitigasi dan Sigap Tangani Korban

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti berbagai bencana alam yang terjadi di…

10 jam yang lalu

Saksi Anak Diduga Diintimidasi di Peradilan Kasus Oknum Polisi Tembak Siswa, DPR: Sejak Awal Sarat Kejanggalan

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah mendesak seluruh pihak turut mengawasi proses…

12 jam yang lalu

Bupati Bondowoso Buka Festival Muharram 1447 H dan Luncurkan ‘Bondowoso Berkah’

MONITOR, Bondowoso - Bupati Bondowoso KH Abdul Wahid Hamid meluncurkan “Bondowoso Berkah”, sebuah komitmen dan…

12 jam yang lalu

DPR Bentuk Tim Supervisi, Puan: Penulisan Ulang Sejarah Harus Dilaksanakan Sejelas-jelasnya

MONITOR, Jakarta - DPR RI membentuk tim untuk melakukan supervisi terhadap penulisan ulang sejarah yang…

13 jam yang lalu

Menteri PU Pastikan 63 Lokasi Sekolah Rakyat Tahap IA Siap untuk Tahun Ajaran Baru 14 Juli 2025

MONITOR, Bekasi - Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo memastikan dukungan sarana dan prasarana Sekolah Rakyat…

14 jam yang lalu