Tina Toon Ngarep Defisit Anggaran Tidak Ganggu Layanan Publik

50
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Agustina H atau Tina Toon (dok: liputan6)

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Agustina H (Tina Toon) mengharapkan defisit anggaran tidak menggangu pelayanan publik. Menurutnya, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus bisa mengefesiensikan penggunaan anggaran yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat.

“Anggaran ini kan banyak dikurangi, tapi jangan sampai mengurangi efesiensi pekerjaan sama performa. Jangan sampai adanya pengurangan ini mengganggu pelayanan kepada masyarakat,” ujar Tina Toon di Gedung DPRD Jakarta, Selasa (29/10).

Diakuinya, Komisi A DPRD DKI masih menyoroti Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 bersama beberapa OPD. Menurutnya, wakil rakyat di Kebon Sirih itu meminta penjelasan mata anggaran yang tercantum dalam KUA-PPAS serta urgensinya untuk masyarakat Jakarta.

“Misalnya kantor lurah ada yang direnovasi dengan anggaran terlalu besar, tapi kantor lurah lainnya tidak jadi direnovasi. Ininjadi pertanyaan Kan bisa direnovasi sebagian-sebagian,” ucapnya.

Dia mengatakan, defisit anggaran yang diajukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam bentuk KUA-PPAS itu masih menjadi polemik bagi anggota DPRD DKI Jakarta. Bahkan, beberapa komisi di DPRD DKI Jakarta tidak mau melanjutkan pembahasan KUA-PPAS karena pengajuan revisi KUA-PPAS tidak disertai peraturan gubernur.

“Karena kan sebelumnya RAPBD DKI 2020 itu diajukan sebesar Rp 95 triliun, cuma ternyata turun, jadi Rp 89 triliun. Ini jadi polemik. Di komisi D pembahasannya ditunda karena adanya penurunan itu, tapi kami di komisi A tetap dilanjutkan. Yang penting untuk perubahan ini bisa dipertanggungjawabkan,” ungkapnya.

Tina pun mengapresiasi sejumlah OPD karena mau menyesuaikan beberapa kegiatan dengan perubahan KUA-PPAS yang diajukan. Salah satunya, mata anggaran untuk penyediaan makanan dan acara seremonial dikurangi. Namun, mantan artis cilik ini berharap anggaran untuk sektor pengawasan tidak dikurangi.

“Cuma beberapa juga kita kritisi seperti penurunan anggaran pengawasan. Itu kita pertanyakan, jangan sampai kita kebobolan. Karena penggunaan anggaran ini perlu pengawasan sangat ketat. Kayak sekarang ini, pendapatan daerah tidak mencapai target. Itu kan perlu diantisipasi,” pungkasnya.