PARLEMEN

Jokowi Pertimbangkan Perppu KPK, Fahri Hamzah: Saya Sendiri Pernah Mengusulkan

MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah berpendapat bahwa keinginan Presiden Jokowi yang akan memikirkan untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (Perppu) tentang KPK, harus berlandaskan pada keadaan darurat.

Bahkan, Fahri pun mengakui, jika dirinya sempat mengusulkan terkait kinerja pemberantasan korupsi pasca reformasi yang dinilai gagal, dapat dijadikan oleh presiden sebagai keadaan yang darurat dan mendesak.

“Sesungguhnya saya sendiri pernah mengusulkan bahwa apabila presiden menganggap pemberantasan korupsi sesuatu yang darurat, darurat karena tidak ada tanda-tanda penyelesaian setelah 17 tahun UU pemberantasan korupsi disahkan oleh DPR bersama pemerintah,” kata Fahri melalui pesan singkatnya kepada wartawan, di Jakarta, Kamis (26/9).

“Maka, kita bisa mengatakan bahwa ada kedaruratan seperti kita memiliki wabah penyakit yang 17 tahun tidak hilang, maka wajar kalau dikatakan sebagai kedaruratan, dan kedaruratan itu mengantarkan presiden untuk bisa mengambil kekhususan menyelenggarakan atau pembuat Perppu,” tambahnya.

Menurut Fahri, dalam kondisi inilah kesempatan bagi Presiden untuk benar-benar mengambil alih konsep pemberantasan korupsi yang selama 17 tahun ini gagal dilakukan.

“Ini lah menurut saya Perppu yang bisa dibuat oleh presiden kalau presiden benar-benar mau mengambil alih konsep pemberantasan korupsi,” tegasnya.

“Karena seharusnya dalam 5 tahun ke depan Pak Jokowi harus bisa ditagih mana hasil pemberantasan korupsi presiden sebagai orang yang dipilih secara langsung oleh rakya. Jangan kemudian presiden tidak punya tanggung jawab atas korupsi, sehingga dari tahun ke tahun kita melihat ada terus ada terus, tidak selesai-selesai,” pungkas legislator asal NTB itu.

Recent Posts

Hapus Larangan Siaran Langsung Persidangan, DPR Dinilai Jamin Keterbukaan Informasi dan Transparansi

MONITOR, Jakarta - DPR RI dan Pemerintah sepakat menghapus ketentuan yang melarang publikasi siaran langsung…

6 jam yang lalu

Soroti Penyalahgunaan Mobil Dinas, DPR Dorong Polri Beri Sanksi Agar Jadi Pelajaran

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Martin Tumbelaka, menyesalkan insiden penyalahgunaan kendaraan dinas…

7 jam yang lalu

Pemerintah Belum Resmi Tetapkan Haji Jalur Laut, Tapi Peluang Terbuka

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan bahwa pemerintah belum menetapkan agenda resmi untuk…

8 jam yang lalu

DPR Ungkap Kebijakan Jam Sekolah Lebih Pagi Harus Dibarengi Pendekatan Psikososial

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Arzeti Bilbina menanggapi kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov)…

10 jam yang lalu

Kemenperin dan PT IMIP Buka Kelas Beasiswa

MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian berkomitmen untuk terus menjalankan kebijakan hilirisasi industri karena berperan penting…

10 jam yang lalu

Kloter Terakhir Terbang dari Madinah, Ketua PPIH Bersyukur Fase Pemulangan Lancar

MONITOR, Madinah - Fase pemulangan jemaah haji Indonesia yang berangkat pada gelombang II dari Daerah…

11 jam yang lalu