MONITOR, Banjarmasin – KPAI akan terus memastikan bahwa semua pihak dalam bencana karhutla baik di Kalimantan maupun Sumatera melakukan perlindungan Anak dari dampak asap.
Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti mengatakan, bencana asap telah merampas hak-hak anak, seperti hak atas udara bersih dan lingkungan bersih, Hak Sehat, Hak Belajar/sekolah, Hak Bermain, dan Hak istirahat.
“Untuk itu, KPAI mendesak Pemprov, Pemda dan Kementrian/Lembaga terkait segera turun tangan,” ujar Retno Listyarti, dalam keterangan tertulis yang diterima MONITOR, Sabtu (21/9).
Retno menambakan, jika kualitas udara di sebagian wilayah Sumatera, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat terus tidak sehat bahkan masuk Indeks sangat berbahaya akibat karhutla sehingga pemerintah menetapkan status darurat, sehingga ia menyarankan agar pemerintah pusat dan pemerintah provinsi mempertimbangkan evakuasi anak-anak dan ibunya serta manula dan perempuan hamil dari lokasi kabut asap ke provinsi terdekat yang lebih aman dan kualitas udaranya lebih baik.
“Kualitas udara yang buruk akibat asap telah membuat kelompok rentan tersebut paling menderita. Pengalaman WALHI Kalsel saat mengelola evakuasi para pengungsi kabut asap tahun 2015 tersebut dapat dijadikan rujukan sekaligus alternatif oleh pemerintah bahwa Banjarmasin bisa dijadikan salah satu wilayah evakuasi kelompok rentan, terutama anak-anak dibawah usia 12 tahun untuk wilayah Kalimantan,” kata Retno.
Selain itu, KPAI mengapresiasi keberhasilan Walhi Kalsel saat evakuasi korban karhutla dari Palangkaraya ke Banjarmasin tahun 2015, dimana pengelolaan para korban yang dievakuasi sangat ramah anak dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Lokasi pengungsian berada di komplek Banjar Indah Permai, kota Banjarmasin.
“Awalnya Walhi Kalsel mengelola dengan dukungan swadaya masyarakat, dimana para pengungsi di tampung di rumah-rumah warga. Anak-anak memiliki ruang bermain dan belajar karena memang tersedia di lingkungan komplek tersebut,” tukasnya.
