BERITA

Gelar FNP Capim BPK, DPD: Jalankan Amanat Konstitusi

MONITOR, Jakarta – Wakil ketua Komite IV DPD RI Siska Marleni mengatakan bahwa kegiatan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 62 calon pimpinan (Capim) badan pemeriksa keuangan (BPK) RI dalam rangka menjalankan amanat konstitusi.

“Jadi sesuai amanah UUD, UU MD3, dan amanah dari UU BPK, sebenarnya ini komite IV yang mendapatkan tugas dari lembaga DPD sedang mendapatkan tugas melakukan proses serangkaian pemberian pertimbangan terhadap calon pimpinan anggota BPK RI, yang metodenya dengan melakukan uji kepatutan dan kelayakan atau dikenal dengan fit and proper test,” kata Siska kepada wartawan, di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen, Senayan, Senin (16/9).

Lebih lanjut, ketika ditanyakan alasan komite IV melakukan FNP terhadap 62 Capim BPK atau bukan terhadap hasil seleksi Komisi XI DPR?. Siska menegaskan bahwa serangkaian kegiatan ini dalam rangka memberikan pertimbangan.

“Saya tegaskan bahwa serangkaian kegiatan memberikan pertimbangan terhadap seleksi kepada 62 Capim BPK yang dilakukan oleh komite IV. Lalu, kenapa 62? karena memang sesuai dengan surat menyurat dan dokumentasi yang disampaikan ke DPD RI pada tanggal 11 September 2019 ada 62 orang,” ujar senator dari Dapil Sumatera Selatan itu.

“Kemudian mengenai masalah yang di Komisi XI, di Parlemen DPR ada serangkaian kegiatan fit an proper yang telah dilakukan, menurut saya itu sudah ranah mereka. Di sini DPD melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan kami melakukan serangkaian kegiatan dalam memberikan pertimbangan terhadap 62 Capim BPK,” paparnya.

Tidak hanya itu, Siska juga menjelaskan bahwa hasil FNP yang dilakukan Komite IV akan diserahkan dalam rapat paripuna luar biasa DPD, pada tanggal 18 Septerber 2019 nanti.

“Sesuai rancangan jadwal yang telah kami buat, kegiatan pembuatan pertimbangan terhadap Capim BPK 16,17 terhadap Capim BPK, yang akan kami finalisasi pada 17 siang hingga 18 siang, dan nanti pada 18 siang sekitar pukul 15.00 kami (DPD) akan ada paripurna luar biasa dengan dua agenda. Pertama, menerima HAPSem BPK RI semeter II tahun 2018 dan juga kami menyerahkan hasil pertimbangan terhadap 62 Capim BPK,” pungkasnya.

Recent Posts

Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro 2026 Perluas Akses dan Perkuat Daya Saing UMKM

MONITOR, Balikpapan – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus memperkuat komitmennya dalam membangun ekosistem…

5 menit yang lalu

Cegah Judi Berkedok Permainan Anak, Legislator Dorong Evaluasi Semua Izin Arena Arkade

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap…

6 jam yang lalu

Kemenperin Pacu Kerja Sama Manufaktur Konkret dengan Belarus

MONITOR, Belarus - Hubungan industri antara Indonesia dan Belarus terus menunjukkan progres strategis di tengah…

8 jam yang lalu

Mahfuz Sidik Bekali Anggota DPRD Partai Gelora Seni Komunikasi dan Strategi Politik Hadapi Pemilu 2029

MONITOR, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Mahfuz Sidik, menegaskan pentingnya kemampuan…

8 jam yang lalu

Waka Komisi VII DPR: Ekspor Satu Pintu Harus Jadi Instrumen Hilirisasi, Bukan Sekadar Ubah Jalur Penjualan Komoditas

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mengingatkan agar kebijakan ekspor…

8 jam yang lalu

Kemenag: Insentif Guru Madrasah Non ASN Mulai Cair Akhir Juni 2026

MONITOR, Jakarta - Kabar baik datang dari Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah Ditjen Pendidikan…

11 jam yang lalu