BERITA

Gelar FNP Capim BPK, DPD: Jalankan Amanat Konstitusi

MONITOR, Jakarta – Wakil ketua Komite IV DPD RI Siska Marleni mengatakan bahwa kegiatan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 62 calon pimpinan (Capim) badan pemeriksa keuangan (BPK) RI dalam rangka menjalankan amanat konstitusi.

“Jadi sesuai amanah UUD, UU MD3, dan amanah dari UU BPK, sebenarnya ini komite IV yang mendapatkan tugas dari lembaga DPD sedang mendapatkan tugas melakukan proses serangkaian pemberian pertimbangan terhadap calon pimpinan anggota BPK RI, yang metodenya dengan melakukan uji kepatutan dan kelayakan atau dikenal dengan fit and proper test,” kata Siska kepada wartawan, di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen, Senayan, Senin (16/9).

Lebih lanjut, ketika ditanyakan alasan komite IV melakukan FNP terhadap 62 Capim BPK atau bukan terhadap hasil seleksi Komisi XI DPR?. Siska menegaskan bahwa serangkaian kegiatan ini dalam rangka memberikan pertimbangan.

“Saya tegaskan bahwa serangkaian kegiatan memberikan pertimbangan terhadap seleksi kepada 62 Capim BPK yang dilakukan oleh komite IV. Lalu, kenapa 62? karena memang sesuai dengan surat menyurat dan dokumentasi yang disampaikan ke DPD RI pada tanggal 11 September 2019 ada 62 orang,” ujar senator dari Dapil Sumatera Selatan itu.

“Kemudian mengenai masalah yang di Komisi XI, di Parlemen DPR ada serangkaian kegiatan fit an proper yang telah dilakukan, menurut saya itu sudah ranah mereka. Di sini DPD melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan kami melakukan serangkaian kegiatan dalam memberikan pertimbangan terhadap 62 Capim BPK,” paparnya.

Tidak hanya itu, Siska juga menjelaskan bahwa hasil FNP yang dilakukan Komite IV akan diserahkan dalam rapat paripuna luar biasa DPD, pada tanggal 18 Septerber 2019 nanti.

“Sesuai rancangan jadwal yang telah kami buat, kegiatan pembuatan pertimbangan terhadap Capim BPK 16,17 terhadap Capim BPK, yang akan kami finalisasi pada 17 siang hingga 18 siang, dan nanti pada 18 siang sekitar pukul 15.00 kami (DPD) akan ada paripurna luar biasa dengan dua agenda. Pertama, menerima HAPSem BPK RI semeter II tahun 2018 dan juga kami menyerahkan hasil pertimbangan terhadap 62 Capim BPK,” pungkasnya.

Recent Posts

Singgung Kecelakaan Kereta Hingga Kasus Daycare, Puan Dorong Peningkatan Perlindungan Pekerja di May Day 2026

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan peningkatan perlindungan pekerja di peringatan Hari…

51 menit yang lalu

Waka DPR Cucun: Aspirasi Buruh di May Day 2026 Tunjukkan Kesejahteraan Rakyat Harus Dijaga Lewat Keadilan Bagi Pekerja

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menekankan pentingnya kebijakan yang melindungi…

55 menit yang lalu

Waka DPR Cucun Soroti Sering Terjadinya Kekerasan Pada Anak di Daycare: Sistem dan Pengawasan Masih Lemah

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyoroti sistem dan pengawasan yang lemah terhadap fasilitas…

1 jam yang lalu

Pemerintah Perkuat Perlindungan Pekerja, Permenaker 7/2026 Batasi Alih Daya

MONITOR, Jakarta - Pemerintah memperkuat perlindungan dan kepastian hukum bagi pekerja alih daya (outsourcing) melalui terbitnya…

2 jam yang lalu

Pengosongan Rumah Dinas Mabes TNI di Slipi Disebut Berjalan Tertib

MONITOR, Jakarta Barat – Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) melaksanakan penertiban dan pengosongan 12…

2 jam yang lalu

Jasa Marga Siaga Libur Panjang Hari Buruh 2026, Prediksi Lalin Jabotabek Naik 3,4 Persen

MONITOR, Jakarta — PT Jasa Marga (Persero) Tbk memastikan kesiapan layanan operasional jalan tol di seluruh…

3 jam yang lalu