HUKUM

PSI: Revisi RUU KPK Harus Ditolak

MONITOR, Jakarta – Revisi RUU KPK tengah ramai jadi sorotan. Partai Solidaritas Indonesia (PSI), sebagai partai baru yang aktif menyuarakan kampanye anti korupsi, pun ikut menyoroti draft RUU tersebut.

Ketua Umum PSI Grace Natalie menilai, revisi RUU KPK justru akan memperlemah dan mengganggu independensi lembaga anti rasuah itu. Dimana, salah satu yang menjadi sorotan PSI adalah, keberadaan Dewan Pengawas KPK.

Ia pun dengan tegas menolak segala cara untuk melemahkan KPK. “Saya dan PSI menolak segala upaya yang melemahkan KPK!” tegas Grace Natalie, Senin (9/9).

Hal senada juga diungkapkan Politikus muda PSI Tsamara Amani Alatas. Lulusan Universitas Paramadina ini menilai, keberadaan Dewan Pengawas KPK sangat absurd.

“Dewan Pengawas di situ akan diberi kewenangan untuk menyetujui penyadapan, penyitaan, penggeledahan. Dewan Pengawas dipilih oleh DPR. Ini berbahaya karena bisa memunculkan kecurigaan terkait independensi KPK nantinya,” kata Tsamara, belum lama ini.

Tsamara tak menyangka, awalnya PSI pun berpikir revisi tersebut bertujuan membuat KPK lebih transparan karena memang manusia atau lembaga mana pun tak ada yang sempurna.

“Tapi kami sadar bahwa upaya pelemahan lebih kental di sini. Revisi RUU KPK harus ditolak,” ujarnya.

Recent Posts

Firman Soebagyo: Pemberantasan Korupsi Harus Beri Kepastian Hukum

MONITOR, Jakarta - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo,…

4 menit yang lalu

Kinerja Bank Indonesia Harus Diukur dari Dampaknya bagi Masyarakat

MONITOR, Jakarta - Keberhasilan Bank Indonesia tidak cukup diukur dari capaian indikator kinerja yang melampaui…

1 jam yang lalu

Prabowo Serahkan Pesawat MRCA Rafale dan Sistem Pertahanan Modern kepada TNI

MONITOR, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menyerahkan alat utama sistem persenjataan (alutsista) strategis kepada Tentara…

2 jam yang lalu

Kemnaker Buka Pendaftaran Pelatihan Vokasi Batch 2 Mulai 19 Mei, Kuota 30 Ribu Peserta

MONITOR, Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka Program Pelatihan Vokasi Nasional Tahun 2026 Batch 2…

4 jam yang lalu

Komnas Haji Kembali Buka Posko Pengaduan Haji 2026, Fokus Kawal Layanan Puncak ARMUZNA

MONITOR, Makkah — Komnas Haji Indonesia kembali membuka Posko Pengaduan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2026 M/1447…

4 jam yang lalu

Pemerintah Tetapkan Iduladha 1447 H Jatuh pada 27 Mei 2026

MONITOR, Jakarta - Pemerintah menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah bertepatan dengan 18 Mei 2026. Dengan…

4 jam yang lalu