MONITOR, Jakarta – DPRD DKI Jakarta menerima kunjungan anggota parlemen dari Negara Bhutan. Kunjungan tersebut diterima langsung Fraksi Golkar di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jum’at (6/9/2019).
Ketua Fraksi Golkar Basri Baco mengatakan, kunjungan anggota parlemen dari negara Bhutan tersebut untuk berkonsultasi mengenai sistem pemerintahan di Indonesia.
“Anggota parlemen Bhutan juga tertarik berkonsultasi mengenai sistem demokrasi di Indonesia. Alasannya, Bhutan berencana mau merubah sistem pemerintahannya menjadi demokrasi. Padahal selama ini sistem pemerintahannya kerajaan,” Baco.
Baco melanjutkan, setelah berkonsultasi berbagai hal dengan anggota parlemen negara Bhutan, ada hal menarik dari negara tersebut. Kata dia, Bhutan merupakan negara dengan tingkat kegembiraan tertinggi.
“Dengan jumlah penduduknya hanya sebanyak 640 ribu, menurut anggota parlemen Bhutan, tingkat happinessnya tertinggi. Mereka juga mengatakan faktor penyebabnya yaitu keamanan, kesejahteraan dan perhatian pemerintah cukup baik,” ujar Baco.
Hal lainnya, Basri menuturkan, saat kampanye, setiap anggota parlemen dibiayai oleh pemerintah. Namun untuk menjadi anggota parlemen harus memenuhi sejumlah persyaratan diantaranya pendidikan minimal calon anggota parlemen itu harus S2.
“Untuk menjadi anggota parlemen, antara Bhutan dengan di sini (Indonesia) ada perbedaannya. Mereka dibiayai pemerintah untuk kampanye sementara di sini tidak. Mana cukup, uang negara untuk biaya anggota parlemen. Lebih baik, uang tersebut dialokasikan untuk kebutuhan lain seperti pendidikan, pembangunan dan lainnya,” ungkapnya.
Dia juga menyinggung soal pengaturan fraksi-fraksi yang menerima kunjungan parlemen baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
“Kita berterima kasih kepada pimpinan dan rekan-rekan fraksi lain. Kebetulan jadwal kunjungan anggota parlemen Bhutan yang menerima fraksi Golkar. Kesempatan lain akan di rolling kepada fraksi-fraksi lain,” tutur Baco.
Di tempat yang sama, Anggota Fraksi Golkar Dimas Raditya menyebutkan, hasil pertemuan dengan anggota parlemen dari negara Bhutan tersebut nantinya akan direkomendasikan dalam rapat AKD (alat kelengkapan dewan).
“Nantinya bisa menjadi acuan untuk menentukan agenda kunjungan ke luar negri. Dari sini berkunjung ke Bhutan,” pungkasnya.
