BERITA

Tangani Kerusuhan di Papua, Pemerintah Dingatkan Komitmen Jaga NKRI

MONITOR, Jakarta – Pengamat Intelijen & Terorisme Harits Abu Ulya menyarankan agar pemerintah pusat melalui tokoh-tokoh kunci di Papua untuk sesegera mungkin membangun komunikasi persuasif dalam rangka mereda eskalasi aksi agar dapat terkendali.

“Di waktu berikutnya, pemerintah pusat harus punya komitmen tinggi untuk menjaga kadaulatan NKRI di Papua, tegas bersikap terhadap setiap anasir yang bisa mengancam kadaulatan tanpa risih atau takut sorotan pihak asing,” kata Harits dalam keterangan tertulisnya, Selasa (20/8).

Tidak hanya itu, sambung dia, pemerintah pusat harus tetap konsisten dalam pembangunan yang memakmurkan, mencerdaskan, dan memanusiakan masyarakat Papua.”Juga berperadaban tinggi dan berkeadilan harus tegak berkibar di Papua,” ujarnya.

Sehingga, sambung dia, adanya keinginan kuat untuk memisahkan diri dari NKRI, baik melalui ranah politik, referendum atau pun perlawanan secara fisik dengan sendirinya bisa tereduksi, bilamana pembangunan yang dilakukan pemerintah pusat berjalan baik.

“Karena orang Papua akan (memiliki) kebanggaan menjadi orang Indonesia seutuhnya. Tidak lagi diposisikan laksana “Sapi Perah” sementara hidupnya tetap terus di “Kandang”.Semoga Papua segera dingin damai kembali,” pungkas Harits.

Recent Posts

Top 10 Kampus RI dengan Kualitas Riset Terbaik Versi THE WUR 2027

MONITOR, Jakarta - Empat Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) masuk dalam jajaran 10 besar…

33 menit yang lalu

Sinjai Tingkatkan Kewaspadaan Dini Penyakit Hewan, Kementan Dorong Surveilans dan Biosekuriti Diperkuat

MONITOR, Jakarta — Kementerian Pertanian (Kementan) mendukung Pemerintah Kabupaten Sinjai memperkuat langkah pengendalian Avian Influenza…

6 jam yang lalu

Sumur Warga Mengering, Lumajang Idea Terjunkan Air Bersih ke Ranuyoso dan Padang

MONITOR, Lumajang - Sumur-sumur warga mulai mengering akibat musim kemarau berkepanjangan. Kondisi tersebut membuat masyarakat…

7 jam yang lalu

BPIH 2027 Rp98,4 Juta, Komnas Haji: Jalan Tengah, tapi Subsidi APBN Perlu Payung Hukum

MONITOR, Jakarta - Pemerintah dan DPR RI menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 H/2027…

8 jam yang lalu

Pemerintah Resmi Terbitkan Perpres Perlindungan Ekosistem Ojek Online

MONITOR, Jakarta – Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan…

9 jam yang lalu

Komnas Haji Nilai BPIH 2027 Moderat, Soroti Subsidi APBN dan Minta Fatwa MUI

MONITOR, Jakarta - Komite Nasional Haji (Komnas Haji) menilai kesepakatan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)…

9 jam yang lalu